Rombel 50 Siswa ala Dedi Mulyadi Diprotes, Ratusan Guru Swasta Terancam Dirumahkan

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMA dan SMK negeri, memantik kontroversi.

Meski disebut sebagai upaya darurat mengatasi potensi meningkatnya angka anak putus sekolah, langkah ini menuai kritik tajam dari kalangan sekolah swasta.

Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Kabupaten Sukabumi, Dadun Abdul Manaf, menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini akan berdampak serius bagi eksistensi sekolah swasta.

Ia menyebutkan, terdapat sekitar 70 SMA swasta di wilayahnya yang terancam kehilangan peserta didik baru.

"(Di Kabupaten Sukabumi) kemungkinan ada 400 guru (SMA swasta) yang akan kena imbas (diberhentikan akibat kebijakan itu)," kata Dadun saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/7/2025).

Dadun mencontohkan salah satu SMA swasta yang hingga awal Juli 2025 hanya mendapatkan empat pendaftar untuk tahun ajaran baru.

Menurutnya, penambahan kapasitas rombel di sekolah negeri hingga 50 siswa per kelas membuat calon siswa lebih memilih sekolah negeri, sehingga menurunkan daya saing sekolah swasta.

Apa Reaksi dari Daerah Lain di Jabar?

Ketua BMPS Kabupaten Cianjur, Muhammad Toha,

Protes serupa disuarakan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur. Ketua BMPS Cianjur, Muhammad Toha, menyebut telah terjadi praktik "bajak-membajak" siswa oleh pihak sekolah negeri.

"Baru saja saya menerima laporan dari sejumlah kepala sekolah bahwa beberapa siswa yang sudah mendaftar ke SMK atau Madrasah Aliyah justru diambil oleh sekolah negeri yang turun langsung ke lapangan," ujar Toha, Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi sekolah swasta, tapi juga potensi konflik horizontal di antara penyelenggara pendidikan.

Toha mengkritisi bahwa dalam keputusan gubernur tidak ada penyebutan tentang sekolah swasta.

"Pertanyaannya, apakah pemerintah hanya melayani sekolah yang pelat merah saja? Jangan ada dikotomi antara negeri dan swasta. Mari bersama-sama mengentaskan angka putus sekolah di Jawa Barat," tegasnya.

Apakah Kebijakan Ini Sesuai Regulasi Nasional?

BMPS juga menilai bahwa kebijakan Gubernur Jabar menabrak aturan yang lebih tinggi, yakni Permendiknas yang membatasi maksimal 36 siswa per kelas.

Sementara dalam kebijakan baru, jumlah siswa per rombel di sekolah negeri ditetapkan hingga 50 orang.

Tak hanya itu, Toha juga mempertanyakan legalitas teknis soal pengaturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang hanya dituangkan melalui surat edaran.

"Kalau hanya berupa edaran, apakah itu wajib diindahkan atau tidak?" katanya.

Menanggapi potensi penumpukan siswa, Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut bahwa penambahan rombel ini hanya bersifat sementara.

Untuk jangka panjang, pemerintah menargetkan pembangunan 661 ruang kelas baru (RKB) hingga akhir 2025 serta merencanakan pembangunan 15 unit SMA/SMK negeri baru di daerah pelosok.

Namun, kalangan swasta menilai langkah itu tidak cukup untuk mengatasi dampak langsung pada pendaftaran peserta didik baru tahun ini.

Mereka mendesak agar Pemprov Jabar juga melibatkan sekolah swasta dalam perumusan kebijakan dan alokasi siswa.

Meski kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi angka putus sekolah, pengabaian terhadap peran pendidikan swasta dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan baru. Para pemangku kepentingan menginginkan solusi yang menyeluruh dan partisipatif.

“Substansinya kami dukung PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah), tapi jangan seolah sekolah swasta tidak dianggap. Kami juga bagian dari sistem pendidikan nasional,” ujar Toha.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Rombel ala Dedi Mulyadi, FKKS Sukabumi: Sekolah Swasta Sepi Peminat, 400 Guru Kena Imbas".