Benarkah Jawa Barat akan Dipecah Jadi Lima Provinsi Baru?
Isu pemekaran Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi lima provinsi baru ramai diperbincangkan di media sosial pada akhir Juni 2025.
Wacana ini mencuat usai beredarnya unggahan yang menyebut DPRD Jabar mengusulkan pembentukan lima provinsi baru, yang memicu beragam reaksi dari warganet.
Dikutip dari laman Antara, salah satu unggahan viral di media sosial berbunyi:
“DPRD Jabar: ngusulin pemekaran 5 prov di Jabar, kurikulum pendidikan karakter danpa barak. Kyk kontra bgt sama eksekutif.”
Unggahan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai kebenaran wacana pemekaran wilayah Jawa Barat.
Rincian Usulan Lima Provinsi Pengganti Jawa Barat
Dalam narasi yang tersebar, disebutkan bahwa Jawa Barat akan dipecah menjadi lima provinsi baru dengan nama dan wilayah administratif sebagai berikut:
1. Provinsi Sunda Pakuan
- Kota Bogor
- Kabupaten Bogor
- Kota Sukabumi
- Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Cianjur
- Kota Depok
2. Provinsi Sunda Priangan
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Bandung
- Kota Bandung
- Kota Cimahi
- Kabupaten Sumedang
3. Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Karawang
- Kabupaten Bekasi
- Kota Bekasi
4. Provinsi Sunda Caruban
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Cirebon
- Kota Cirebon
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Majalengka
5. Provinsi Sunda Galuh
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kota Tasikmalaya
- Kabupaten Ciamis
- Kota Banjar
- Kabupaten Pangandaran
Benarkah Jawa Barat Akan Dipecah Jadi Lima Provinsi?
Terkait kebenaran isu ini, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengonfirmasi bahwa usulan pemekaran Jabar memang pernah muncul dan menjadi bagian dari pembahasan di tingkat legislatif.
Menurutnya, rencana tersebut masih sebatas wacana awal yang perlu dikaji lebih lanjut bersama tokoh masyarakat dan para ahli.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat.
Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan terkait pemekaran provinsi dalam rapat resmi bersama DPRD Jabar.
Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan membahas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029 pada 26 Juni 2025, isu pemekaran tidak masuk agenda.
“Bisa diabaikan, hoaks. Di antara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari media nasional.
Kemendagri: Masih Wacana, Belum Ada Usulan Resmi
Dilansir dari (25/06/2025), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa usulan pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi masih sebatas wacana dan belum menjadi usulan resmi.
Ia menekankan bahwa proses pemekaran wilayah memerlukan kajian mendalam serta persetujuan dari presiden.
"Tentu memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja. Kedua, memerlukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kondisi fiskal seperti apa,” ucap Bima.
“Tentunya arahan dari Bapak Presiden sejauh mana moratorium itu untuk dibuka kembali,” lanjutnya.
Bima juga mengatakan bahwa hingga saat ini, Kemendagri masih mempelajari usulan tersebut.
Terkait kelayakan pemekaran, menurutnya hal itu belum bisa dipastikan karena ada banyak usulan serupa dari berbagai daerah, dan sebagian di antaranya memiliki alasan yang tidak jelas.
"Saya lihat memang perlu dihitung secara cermat dengan mempelajari ada beberapa wilayah yang mengimbangi provinsi induk,” ujar Bima.
“Namun, beberapa daerah di luar Jawa masih provinsi induknya tidak bisa ngejar. Perlu dikaji sangat-sangat cermat," tambahnya.
