WFH ASN Akan Kembali Diterapkan Nasional, Dedi Mulyadi: Jawa Barat Sudah Jalan Duluan

 Pemerintah pusat dan daerah mulai menguatkan kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu strategi efisiensi energi di tengah dinamika global.

Di Jawa Barat, pola kerja fleksibel tersebut bahkan telah lebih dulu diterapkan sebelum wacana nasional mengemuka.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hal baru.

Pernyataan ini merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan penerapan WFH untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) akibat dampak konflik di Timur Tengah.

Apa yang sudah dilakukan Jawa Barat terkait WFH?

Dedi menjelaskan, sistem kerja campuran antara bekerja dari kantor dan dari rumah telah diuji coba sejak November 2025 dan resmi diterapkan pada Januari 2026.

Kebijakan ini juga mengacu pada regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Kita kan sudah berjalan, jadi WFH di Jabar kan sudah berjalan. Selama ini kita bisa menurunkan anggaran listrik, penggunaan internet, kemudian penggunaan telepon, air, itu kan dari WFH. Kita kan sudah," kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung.

Menurutnya, penerapan WFH terbukti mampu menekan biaya operasional sekaligus menjaga kinerja pemerintahan.

Pola kerja ASN di Jawa Barat dibagi dalam satu pekan dengan sistem kombinasi. ASN bekerja dari kantor pada Senin hingga Rabu, sementara Kamis dan Jumat diberlakukan WFH.

Namun, kebijakan ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dedi menegaskan bahwa tidak ada aturan kaku dalam penerapannya.

"Tapi, ya nanti kita lihat kan tergantung turun naiknya pekerjaan," ujarnya.

Ia menambahkan, jika beban kerja meningkat, ASN tetap diminta masuk kantor setiap hari. Sebaliknya, jika pekerjaan relatif menurun, maka WFH dapat diterapkan lebih luas, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan secara langsung.

"Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, enggak ada kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH," tutur Dedi.

Apa dampak kebijakan ini bagi efisiensi?

Dedi menilai kebijakan WFH yang telah berjalan cukup lama di Jawa Barat memberikan dampak nyata, terutama dalam efisiensi penggunaan energi dan anggaran.

Selain mengurangi konsumsi listrik dan air di kantor, kebijakan ini juga berdampak pada pengurangan mobilitas harian ASN, yang secara tidak langsung menekan penggunaan BBM.

"Kita sudah berjalan lama," pungkasnya.

Apakah pemerintah pusat akan menerapkan kebijakan serupa?

Di tingkat nasional, pemerintah memastikan akan menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa aturan teknis masih disusun, namun kebijakan tersebut dipastikan mulai berlaku usai Lebaran.

"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan," ujar Airlangga.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN dan juga didorong untuk sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik yang harus tetap berjalan normal.

Pelaksanaan kebijakan ini akan dikoordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

"(Berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemenaker dan Mendagri," ucapnya.

Mengapa kebijakan WFH kembali didorong?

Pemerintah mengambil langkah ini sebagai respons atas gangguan pasokan dan tingginya harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah. WFH dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan konsumsi energi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki estimasi awal terkait potensi penghematan BBM dari kebijakan ini.

"Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, (hitungan) kasarlah, seperlimanya, kira-kira 20 persen," ungkapnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari dalam sepekan demi menjaga efektivitas kerja.

"WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH," kata dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Dedi Mulyadi Sebut WFH ASN di Jabar Sudah Lama Diterapkan dan Fleksibel".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang