Siswa Titipan Tak Lolos di SPMB, Wakil Ketua DPRD Banten Akui Memo Tak Berpengaruh

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, mengakui bahwa memo permohonan bantuan yang ia tandatangani untuk seorang calon siswa tidak berpengaruh terhadap hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB 2025 di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon.

Calon siswa yang dimaksud tidak lolos seleksi meski sudah dibantu dengan surat memo bertanda tangan Budi dan berstempel lembaga DPRD Banten, yang sempat viral di media sosial.

“Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili yang memperhitungkan nilai rapor,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (28/6/2025).

Hanya tanda tangan, tak lakukan intervensi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa dirinya hanya menandatangani memo yang dibuat oleh stafnya, tanpa berkomunikasi dengan pihak sekolah.

“Adapun diterima tidaknya, saya serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun,” kata Budi.

Ia mengaku menandatangani memo karena iba setelah mendengar cerita dari staf bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, ia tidak mengenal secara pribadi calon siswa maupun keluarganya.

Cap DPRD dan kartu nama dibuat staf

Selain tanda tangan, memo tersebut dilengkapi dengan cap basah DPRD Provinsi Banten dan kartu nama bergambar wajah Budi.

Dalam klarifikasinya, Budi menegaskan bahwa penambahan cap dan distribusi kartu nama dilakukan oleh staf tanpa sepengetahuannya.

“Staf datang minta tanda tangan saja. Soal stempel dan foto itu staf yang buat. Saya tidak tahu,” ujarnya.

Mengaku keliru, siap terima konsekuensi

Meski siswa yang dibantu lewat memo tersebut tidak lolos seleksi, Budi menyadari bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan.

“Saya menyesal dan meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini,” ucapnya.

Budi juga menyatakan siap menerima sanksi dari partai maupun pihak terkait atas keteledoran tersebut.

PKS Banten: Budi sudah akui kesalahan

Ketua DPW PKS Banten, Gembong Rudiansyah Sumedi, membenarkan bahwa memo tersebut dibuat oleh staf yang ingin membantu tetangganya. Setelah memo ditandatangani, staf menambahkan cap dan menyebarkan dokumen tersebut.

“Pak Budi sudah menyadari itu keteledorannya dan siap menerima sanksi apa pun dari partai,” ujar Gembong.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " dan Viral Memo Wakil Ketua DPRD Banten Diduga Titip Siswa di SPMB 2025