Di Balik Manuver AS Redam Hizbullah dan Israel, Bisakah Perang Kawasan Dihindari?
Presiden Donald Trump mengungkap bahwa Israel dan Hizbullah sepakat untuk menghentikan serangan setelah berlangsungnya pembicaraan tidak langsung melalui sejumlah perantara.
Dalam unggahannya di Truth Social, Senin waktu setempat, Trump menyebut dia telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu serta Hizbullah melalui perwakilan tingkat tinggi.
"Saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Hizbullah, dan mereka setuju bahwa seluruh aksi penembakan akan dihentikan. Israel tidak akan menyerang mereka, dan mereka juga tidak akan menyerang Israel," tulis Trump dikutip dari laman Al Jazeera, Rabu 3 Juni 2026.
Trump menjadi presiden AS pertama yang bisa berbicara dengan Hizbullah baik secara langsung maupun melalui perantara. Pemerintahan AS sendiri hingga saat ini masih menentapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris.
Sementara itu, berdasarkan pernyataan Kedutaan Besar Lebanon di Washington, proposal yang dibahas mengatur bahwa Hizbullah akan menghentikan serangan ke Israel, sementara Israel akan menghentikan serangan ke Beirut dan wilayah pinggiran selatannya.
Trump juga menyebut Netanyahu telah menyetujui penarikan pasukan Israel yang sebelumnya dipersiapkan untuk menyerang ibu kota Lebanon, Beirut. Namun secara terpisah, Netanyahu mengatakan bahwa meski telah membahas hal tersebut dengan Trump, Israel tetap akan melanjutkan rencana menyerang Beirut jika Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap Israel.
Lantas, seberapa penting langkah Trump dalam mencegah meluasnya eskalasi konflik di Timur Tengah bagi Iran? Seperti diketahui, Iran sebelumnya menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat adalah Israel harus menarik pasukannya dari Lebanon.
Kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran mulai meluncurkan serangan ke wilayah utara Israel setelah serangan gabungan AS dan Israel terhadap Teheran pada akhir Februari.
Sebelum itu, Hizbullah tidak melakukan serangan terhadap Israel sejak gencatan senjata diumumkan pada November 2024, meskipun Israel disebut berulang kali melanggar kesepakatan tersebut hampir setiap hari.
Sejak awal Maret, Israel terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke Lebanon dan saat ini masih menguasai sekitar seperlima wilayah negara tersebut.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak 2 Maret lebih dari 3.412 orang tewas dan 10.269 lainnya terluka akibat serangan Israel.
Eskalasi konflik itu juga memaksa lebih dari satu juta warga Lebanon mengungsi serta memicu kekhawatiran bahwa Israel akan memperluas operasi militernya hingga mendekati Beirut.
Pada Minggu, media pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran menghentikan pertukaran pesan dengan Washington sebagai bentuk protes.
Setelah pengumuman Trump pada Senin, Duta Besar Lebanon untuk PBB Ahmad Arafa memuji pemerintahan Trump atas upaya konstruktif untuk memberi kesempatan kepada diplomasi.
Pengumuman ini juga dinilai penting karena berbagai upaya gencatan senjata sebelumnya antara Israel dan Lebanon selalu berakhir gagal. Gencatan senjata selama 10 hari yang diumumkan pada 22 April dan kemudian diperpanjang tiga pekan tidak mampu menghentikan pertempuran.
Respons Hizbullah dan Israel
Kantor Netanyahu menegaskan Israel tetap memiliki hak untuk menyerang Beirut jika serangan Hizbullah berlanjut.
"Jika Hezbollah tidak menghentikan serangan terhadap kota-kota dan warga kami, Israel akan menyerang target-target teroris di Beirut," kata Netanyahu.
Militer Israel juga kembali mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di wilayah pinggiran selatan Beirut. Warga diminta meninggalkan daerah tersebut demi keselamatan mereka. Israel memperingatkan bahwa jika Hizbullah terus menembakkan roket ke wilayahnya, maka kawasan Dahiyeh di Beirut akan menjadi sasaran serangan.
Hingga Selasa pagi belum ada laporan mengenai serangan Israel ke ibu kota Lebanon. Namun, serangan di Lebanon selatan masih berlanjut. Israel dilaporkan menembakkan artileri di dekat Nabatieh dan menyerang desa Choukine serta Kfar Tibnit.
Sementara itu, Kedutaan Besar Lebanon di Washington merilis pernyataan rinci yang menyebut Hizbullah telah menerima proposal Amerika Serikat mengenai penghentian serangan secara timbal balik.
Dalam proposal tersebut, serangan Israel ke pinggiran selatan Beirut akan dihentikan sebagai imbalan atas komitmen Hizbullah untuk tidak melakukan serangan terhadap Israel. Kerangka gencatan senjata itu nantinya akan diperluas ke seluruh wilayah Lebanon.
Anggota parlemen senior Hizbullah, Hassan Fadlallah, mengatakan kelompoknya mendukung gencatan senjata penuh di seluruh wilayah Lebanon.
Menurutnya, gencatan senjata itu akan menjadi langkah awal menuju penarikan pasukan Israel dari Lebanon.
Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, yang dikenal sebagai sekutu dekat Hizbullah, juga menyatakan bahwa kelompok tersebut akan mematuhi gencatan senjata secara penuh, menyeluruh, dan segera. Namun ia mempertanyakan siapa yang akan memastikan Israel menghentikan agresinya.
Sementara itu, analis politik dan Direktur Levant Institute for Strategic Affairs, Sami Nader, menilai serangan Israel ke Lebanon merupakan eskalasi yang sangat berbahaya dalam konflik saat ini.
"Apa yang kita saksikan adalah penghancuran infrastruktur secara sistematis. Konflik ini sudah melampaui 'Yellow Line'," kata Nader kepada Al Jazeera.
Ia menilai satu-satunya solusi adalah memisahkan gencatan senjata di Lebanon dari proses gencatan senjata yang melibatkan Iran.
Menurut Nader, hampir semua pihak kecuali Hezbollah menginginkan pemisahan tersebut. Namun, pemerintah Lebanon tetap membutuhkan dukungan internasional untuk mewujudkan gencatan senjata.
Yellow Line merupakan zona militer Israel yang membentang sekitar 10 kilometer di wilayah Lebanon selatan dekat perbatasan.
