Yen Jepang Babak Belur Lagi, Pasar Tunggu Aksi Besar Bank Sentral
Nilai tukar yen Jepang kembali melemah mendekati level psikologis 160 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi ketika pelaku pasar menunggu data resmi pemerintah Jepang terkait besarnya dana intervensi yang digelontorkan untuk mempertahankan mata uang tersebut.
Pada perdagangan Jumat pagi waktu Tokyo, yen bergerak di kisaran 159,25 per dolar AS setelah sempat menguat usai intervensi pemerintah Jepang pada akhir April hingga awal Mei 2026.
Namun, sebagian besar penguatan tersebut kini mulai menghilang. Pelemahan yen kembali memicu kekhawatiran pasar bahwa upaya intervensi pemerintah belum cukup kuat untuk membalikkan tren depresiasi mata uang Jepang.
"Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan Bank of Japan (BOJ), pemerintah Jepang diperkirakan telah menghabiskan hingga ¥10 triliun atau sekitar US$63 miliar setara Rp1.121 triliun untuk menopang yen," demikian sebagaimana dikutip dari TradingView, Jumat, 29 Mei 2026.
Jumlah tersebut menjadi salah satu intervensi mata uang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sumber yang mengetahui kebijakan tersebut juga mengonfirmasi bahwa intervensi memang dilakukan pada 30 April.
Pergerakan pasar selama libur Golden Week hingga 6 Mei juga menunjukkan indikasi kuat adanya aksi pembelian yen oleh pemerintah Jepang.
Kementerian Keuangan Jepang dijadwalkan merilis data resmi intervensi periode 28 April hingga 27 Mei pada Jumat malam waktu setempat. Meski tidak akan memuat rincian harian hingga Agustus mendatang, angka total yang diumumkan diperkirakan akan menjadi perhatian utama pasar global.
Pelaku pasar menilai besaran dana intervensi akan menentukan arah pergerakan yen berikutnya. Jika nilainya jauh di atas ¥10 triliun, pasar bisa mempertanyakan efektivitas intervensi karena yen kini kembali mendekati level terlemah.
Sebaliknya, jika nominal intervensi ternyata lebih kecil, investor kemungkinan akan menganggap pemerintah Jepang menggunakan strategi bertahap atau “drip-feed intervention” untuk menjaga pasar tetap stabil.
Menteri Keuangan Jepang Katayama juga disebut mulai jarang memberikan komentar terkait pergerakan yen dalam beberapa hari terakhir. Analis melihat pola ini mirip dengan situasi menjelang intervensi besar akhir April lalu ketika dolar AS sempat menembus level 160 yen sebelum akhirnya anjlok tajam.
Katayama sebelumnya menegaskan pemerintah siap mengambil langkah apabila volatilitas pasar dianggap berlebihan. Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Bessent juga menyebut volatilitas nilai tukar yang terlalu ekstrem sebagai sesuatu yang tidak diinginkan.
Pernyataan tersebut dianggap pasar sebagai sinyal dukungan diam-diam dari Washington terhadap langkah Jepang melakukan intervensi mata uang. Meski begitu, tantangan utama Jepang masih belum berubah, karena elisih suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat masih menjadi faktor terbesar yang menekan yen.
Bank of Japan sebelumnya mempertahankan suku bunga tetap rendah, sementara suku bunga AS masih jauh lebih tinggi. Kondisi itu membuat investor global lebih tertarik memegang dolar AS dibanding yen.
Pasar kini memperkirakan peluang sekitar 80 persen bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga pada pertemuan Juni mendatang. Langkah tersebut dinilai menjadi harapan terbesar untuk memperkuat yen secara lebih berkelanjutan.
Goldman Sachs memperkirakan Jepang masih memiliki cadangan devisa yang cukup untuk melakukan intervensi besar serupa hingga sekitar 30 kali lagi. Hingga akhir April, cadangan devisa Jepang tercatat mencapai US$1,17 triliun atau setara sekitar Rp20.826 triliun.
Meski demikian, banyak analis menilai intervensi mata uang hanya bersifat sementara dan bukan solusi jangka panjang. Seorang analis bahkan menyebut intervensi valas hanyalah “jembatan” sementara.
Menurutnya, pemulihan yen yang benar-benar kuat membutuhkan kombinasi stabilitas geopolitik, normalisasi harga energi, hingga perubahan kebijakan suku bunga bank sentral AS.
Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga disebut memiliki batasan tersendiri terkait frekuensi intervensi mata uang. Berdasarkan pedoman IMF, maksimal tiga episode intervensi dalam enam bulan masih dianggap sesuai dengan sistem nilai tukar mengambang bebas.
Jika terlalu sering melakukan intervensi, status rezim nilai tukar Jepang berpotensi berubah dari “free-floating” menjadi hanya “floating”, yang dapat berdampak pada reputasi kebijakan ekonomi negara tersebut di mata global.
