Bank Besar Mulai Gantikan Manusia dengan AI, Lebih dari 7.000 Pekerja Jadi Korban
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) semakin mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis, termasuk di sektor perbankan. Teknologi yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai alat pendukung kini mulai mengambil peran yang lebih besar dalam berbagai aktivitas operasional, mulai dari layanan pelanggan hingga proses administrasi internal.
Seiring perkembangan tersebut, banyak perusahaan mulai menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan mengurangi pekerjaan yang dapat diotomatisasi dan meningkatkan investasi di bidang teknologi.
Salah satu langkah terbaru datang dari Standard Chartered yang mengumumkan rencana pemangkasan ribuan karyawan dalam beberapa tahun ke depan. Bank yang bermarkas di London itu menyatakan akan memangkas lebih dari 7.000 pekerjaan hingga tahun 2030.
Melansir dari Reuters, Minggu, 1 Juni 2026, ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat profitabilitas, dan memanfaatkan teknologi AI secara lebih luas. Perusahaan dilaporkan berencana memangkas sekitar 15 persen posisi pada fungsi korporasi.
Dari lebih dari 52.000 pegawai yang bekerja di fungsi tersebut, lebih dari 7.000 posisi diperkirakan akan terdampak. Chief Executive Officer atau CEO Standard Chartered, Bill Winters, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar upaya mengurangi biaya operasional.
"Ini bukan penghematan biaya. Dalam beberapa kasus, kami mengganti sumber daya manusia yang bernilai lebih rendah dengan modal finansial dan modal investasi yang kami tanamkan," ujarnya.
Saat ini, Standard Chartered memiliki hampir 82.000 karyawan di seluruh dunia. Menurut Winters, pengurangan tenaga kerja akan dilakukan secara bertahap melalui otomatisasi dan penerapan AI, sementara sebagian pegawai akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan agar dapat menempati posisi baru.
"Jadi, bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan dan melanjutkan karier, kami memberikan setiap kesempatan untuk menempatkan diri pada posisi yang baru."
Penggunaan AI dalam industri perbankan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga keuangan global berlomba-lomba mengintegrasikan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, sekaligus mengurangi biaya operasional jangka panjang.
Standard Chartered menjadi salah satu bank besar yang secara terbuka mengaitkan strategi efisiensi tenaga kerja dengan pemanfaatan AI. Menurut Winters, sebagian besar posisi yang terdampak nantinya berada di pusat operasional atau back-office bank yang tersebar di berbagai negara.
Lokasi yang disebut berpotensi terdampak antara lain Chennai dan Bengaluru di India, Kuala Lumpur di Malaysia, serta Warsawa di Polandia. "Tentu saja kami menggunakan AI dalam proses ini dan AI akan menjadi fasilitator serta pendorong utama transformasi tersebut."
Langkah Standard Chartered mengikuti tren yang juga dilakukan sejumlah institusi keuangan lain. Bank Jepang Mizuho Financial Group sebelumnya mengumumkan rencana pengurangan hingga 5.000 pekerjaan dalam jangka waktu 10 tahun sebagai bagian dari transformasi digital.
Selain memangkas jumlah karyawan, Standard Chartered juga mengumumkan target keuangan yang lebih ambisius untuk beberapa tahun mendatang. Bank tersebut menargetkan tingkat pengembalian modal berwujud (Return on Tangible Equity/ROTE) lebih dari 15 persen pada 2028 dan meningkat menjadi sekitar 18 persen pada 2030. Target itu akan didukung oleh fokus pada bisnis dengan margin tinggi, termasuk layanan untuk nasabah kaya dan institusi keuangan.
Tidak hanya itu, Standard Chartered juga mempercepat target penghimpunan dana baru bersih sebesar US$200 miliar atau setara sekitar Rp3.560 triliun dengan asumsi kurs Rp17.800 per dolar AS. Target tersebut kini dipatok untuk tahun 2028, lebih cepat dibanding target sebelumnya pada 2029.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, perusahaan juga tetap bersiap menghadapi berbagai risiko. Pada kuartal pertama 2026, Standard Chartered menyisihkan dana cadangan sebesar US$190 juta atau sekitar Rp3,38 triliun untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah.
