Awal Mula Polemik LCC 4 Pilar MPR RI 2026 yang Viral, Begini Kelanjutannya Sekarang
Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendadak menjadi sorotan nasional usai potongan video babak final viral di media sosial. Ajang pendidikan yang melibatkan pelajar SMA itu menuai polemik karena adanya dugaan ketidakadilan penilaian dari dewan juri terhadap salah satu peserta.
Peristiwa tersebut memicu protes publik, membuat pimpinan MPR RI turun tangan, hingga berujung pada evaluasi besar-besaran terhadap sistem perlombaan dan dewan juri. Berikut rangkaian awal mula polemik LCC 4 Pilar hingga perkembangan terbarunya, sebagaimana dirangkum pada Jumat, 15 Mei 2026.
1. Polemik bermula dari sesi rebutan jawaban
Final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu, 9 Mei 2026. Tiga sekolah yang lolos ke babak akhir yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Kontroversi muncul ketika dewan juri memberikan pertanyaan rebutan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang menjawab. Salah satu siswi menyampaikan bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, jawaban tersebut justru dinilai salah dan membuat regu itu mendapat pengurangan poin minus lima.
2. Jawaban serupa justru diberi nilai penuh
Setelah Regu C dinyatakan salah, pertanyaan yang sama kembali dilempar ke peserta lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas kemudian memberikan jawaban yang substansinya dianggap sama.
Kali ini, dewan juri justru memberikan poin penuh karena menganggap inti jawaban sudah benar. Situasi itu langsung diprotes peserta dari SMAN 1 Pontianak karena merasa telah memberikan jawaban identik.
Peserta dari SMAN 1 Pontianak juga meminta audiens memperhatikan bahwa mereka sebelumnya sudah menyebut unsur “pertimbangan DPD” dalam jawaban.
3. Juri menilai artikulasi peserta tidak terdengar jelas
Juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat
Dewan juri tetap mempertahankan keputusan awal. Mereka beralasan unsur “pertimbangan DPD” tidak terdengar jelas saat jawaban pertama disampaikan. Salah satu anggota dewan juri, Indri Wahyuni, kemudian menyoroti pentingnya artikulasi peserta saat menjawab soal.
“Kan sudah diingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” katanya.
Pernyataan tersebut justru makin ramai diperbincangkan setelah video protes peserta viral di media sosial.
4. Video viral bikin publik ramai membela peserta
Potongan video yang memperlihatkan protes peserta SMAN 1 Pontianak langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial. Banyak warganet menilai jawaban peserta sebenarnya sudah benar dan layak mendapat poin.
Siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josepha Alexandra Roxa Potifera atau Ocha pun menjadi sorotan publik. Banyak netizen memuji keberaniannya menyampaikan protes secara langsung di depan dewan juri.
Polemik itu akhirnya berkembang menjadi perbincangan nasional dan memicu kritik terhadap objektivitas penilaian dalam lomba pendidikan.
5. MPR RI minta maaf dan nonaktifkan dewan juri
Merespons polemik yang semakin besar, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar.
MPR RI juga mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan jajaran dewan juri dari rangkaian kegiatan LCC Empat Pilar tahun ini. Selain itu, Sekretariat Jenderal MPR RI menyatakan tengah menelaah kemungkinan sanksi administrasi tambahan.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah juga membantah adanya keberpihakan juri terhadap sekolah tertentu. Menurut dia, polemik terjadi karena kendala teknis suara saat perlombaan berlangsung.
“Tidak ada. Kita selalu mencoba juri itu semuanya tidak ada keberpihakan, tidak ada, jadi yang disampaikan itu clear tidak ada (keberpihakan),” kata Siti Fauziah.
6. Final LCC Kalbar diusulkan diulang dengan juri independen
Ketua MPR RI Ahmad Muzani kemudian mengumumkan bahwa final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat akan diulang. Menurut Muzani, lomba ulang nantinya akan menggunakan juri independen dari unsur akademisi dan pihak eksternal agar penilaian lebih objektif.
Selain itu, pimpinan MPR RI juga disebut akan mengawasi langsung jalannya perlombaan dari awal hingga akhir. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa SMAN 1 Pontianak memilih menghormati hasil yang sudah menetapkan SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional.
Pihak sekolah menegaskan sejak awal mereka hanya meminta klarifikasi atas mekanisme penilaian, bukan untuk menganulir hasil lomba.
7. KPAI sampai turun tangan
Polemik LCC 4 Pilar juga mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua KPAI Aris Adi Leksono menegaskan bahwa setiap kompetisi pendidikan wajib menjunjung prinsip perlakuan adil dan non-diskriminatif terhadap anak.
“Kegiatan tersebut harus menjalankan prinsip hak anak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif. Semua peserta harus memperoleh kesempatan, penilaian, dan perlakuan yang setara,” kata Aris.
KPAI juga meminta masyarakat menjaga etika saat menyampaikan kritik di media sosial agar tidak menimbulkan perundungan digital terhadap peserta didik yang terlibat.
Di tengah polemik tersebut, Ocha dan tim dari SMAN 1 Pontianak bahkan mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres.
Dalam pertemuan itu, para siswa mendapat motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan public speaking. Ocha pun menyebut kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi dirinya dan tim untuk terus berkembang ke depan.
