Riset BRIN Ungkap 65,8 Persen Pantura Jawa Terkikis Erosi, Ini Faktor Pemicunya

BRIN, Pantura Jawa, erosi, abrasi, Riset BRIN Ungkap 65,8 Persen Pantura Jawa Terkikis Erosi, Ini Faktor Pemicunya, Erosi dominan, akresi tertinggal, Daratan hilang hingga tambak tenggelam, Kombinasi ancaman , Perlu Pendekatan Lintas Sektor

Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa menghadapi ancaman serius akibat laju erosi yang kian masif dalam dua dekade terakhir.

Data terbaru menunjukkan sebagian besar garis pantai di wilayah ini terus mengalami penyusutan daratan.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tubagus Solihuddin, mengungkapkan bahwa sebanyak 65,8 persen area garis Pantura Jawa mengalami erosi.

Kondisi ini dipicu oleh tekanan aktivitas manusia yang tinggi di wilayah pesisir.

"Erosi tersebut diakibatkan oleh pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi yang berjalan sangat masif akibat tingginya tekanan demografi, sehingga berujung pada ekstraksi sumber daya laut dan pesisir," ujar Tubagus dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (5/5/2026). 

Erosi dominan, akresi tertinggal

Berdasarkan analisis perubahan garis pantai menggunakan citra satelit Sentinel periode 2000 hingga 2024, tren erosi di Pantura Jawa jauh lebih dominan dibandingkan pembentukan daratan baru.

Tubagus merinci, laju erosi mencapai 65,8 persen, sedangkan akresi atau penambahan daratan hanya sebesar 34,2 persen.

Temuan ini menunjukkan ketidakseimbangan serius dalam dinamika pesisir.

Ia juga menyoroti anomali yang terjadi di kawasan delta, yang secara alami seharusnya menjadi wilayah sedimentasi.

Namun, justru wilayah tersebut mengalami erosi yang cukup masif.

"Secara morfologi, Pantai Utara Jawa didominasi oleh pantai dataran rendah dengan elevasi kurang dari 10 meter, yang mencakup 83 persen dari total panjang garis pantai," jelasnya.

Kondisi geologis Pantura juga membuat wilayah ini semakin rentan. Sebanyak 84 persen wilayahnya tersusun atas endapan pluvial dan delta yang belum terkonsolidasi kuat, sehingga mudah tererosi dan mengalami pemampatan.

Daratan hilang hingga tambak tenggelam

Dampak dari erosi dan perubahan garis pantai ini telah dirasakan di berbagai daerah di Pantura.

Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat erosi yang dipicu pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru. Sementara di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut telah masuk hingga empat kilometer ke daratan, menenggelamkan infrastruktur dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.

Kondisi serupa juga terjadi di Legonkulon, Subang, dengan intrusi air laut sejauh dua kilometer yang merendam sekitar 700 hektare tambak. Di Krangkeng, Indramayu, abrasi bahkan menggerus jalan desa sepanjang 500 meter hingga satu kilometer.

Di Demak, fenomena yang terjadi disebut sebagai "kembalinya laut". Wilayah yang pada abad ke-15 hingga ke-16 merupakan bagian dari Selat Muria kini kembali tergenang air laut hingga lima sampai enam kilometer ke daratan, merusak sawah dan permukiman warga.

Kombinasi ancaman 

Tubagus menegaskan, krisis di Pantura tidak hanya disebabkan oleh erosi, tetapi juga diperparah oleh kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah.

Berdasarkan data altimetri periode 1993-2025, kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun. Dalam 32 tahun terakhir, kenaikan ini telah terakumulasi hingga sekitar 15,5 sentimeter.

Selain itu, aktivitas di wilayah hulu seperti kanalisasi, pembelokan sungai, dan pembangunan bendungan turut memperparah kondisi karena memutus suplai sedimen ke wilayah pesisir.

"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, dan banjir, tetapi juga kenaikan muka air laut dan amblesan tanah. Ini bukan isu lokal, melainkan isu nasional," tegas Tubagus.

Perlu Pendekatan Lintas Sektor

Menghadapi kompleksitas tersebut, BRIN menekankan pentingnya pendekatan penanganan pesisir yang berbasis riset dan melibatkan berbagai sektor.

Tubagus menyebut tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan Pantura. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus disusun berdasarkan data ilmiah yang kredibel serta mengedepankan keseimbangan ekosistem.

Sebagai kawasan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, kondisi Pantura dinilai membutuhkan perhatian serius agar dampak kerusakan tidak semakin meluas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang