Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Badai PHK Imbas Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Pulung Agustanto, memberikan peringatan agar negara memitigasi terkait potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang mengancam sektor industri nasional dalam waktu dekat.
Sebab, ekonomi Indonesia diperkirakan akan menghadapi tekanan akibat berbagai kondisi yang berdampak ke tanah air, seperti perang di Timur Tengah, hingga ancaman El Nino.
Ia menilai dunia usaha dalam kondisi ini akan memukul sektor padat karya yang menampung banyak tenaga kerja yang pada akhirnya menyebabkan gelombang PHK masal.
“Tekanan global yang berlapis, mulai dari eskalasi konflik di Timur Tengah hingga anomali cuaca El-Nino, menjadi pemicu utama rapuhnya stabilitas ketenagakerjaan saat ini,” ujar Pulung dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 April 2026.
Pulung memandang pemerintah tak bisa lagi bekerja dengan business as usual. Harus ada langkah luar biasa untuk mencegah berbagai krisis semakin memburuk.
Berdasarkan proyeksi ekonomi, tahun ini diperkirakan lebih dari 100.000 pekerja berpotensi terdampak PHK, meningkat signifikan dari angka 88.000 pada tahun sebelumnya. Data menunjukkan sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan—khususnya di sektor tekstil dan otomotif—saat ini terancam kehilangan pekerjaan, dengan konsentrasi wilayah terdampak di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Pulung menilai ancaman ini sebagai alarm serius bagi perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi nasional.
"Ancaman PHK massal tidak boleh dibiarkan menjadi krisis sosial. Negara harus hadir melindungi pekerja, menjaga keberlangsungan industri, dan memastikan ekonomi tetap berpihak pada rakyat," tegas Pulung.
Dalam pandangannya situasi geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi dan bahan baku yang memperlebar defisit fiskal serta melemahkan nilai tukar rupiah. Kondisi ini secara langsung meningkatkan biaya produksi, terutama pada industri padat karya yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik dan kapas.
Keresahan industri juga tercermin dari data yang menunjukkan bahwa 67 persen perusahaan tidak berencana melakukan rekrutmen tenaga kerja baru, sementara puluhan perusahaan lainnya memilih menunda ekspansi hingga lima tahun ke depan.
Sebagai anggota komisi yang membidangi ketenagakerjaan, Pulung mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis berupa mitigasi dan perlindungan pekerja nasional.
“Pemerintah harus serius memikirkan dampak kondisi global terhadap pekerja kita. Program perlindungan dan skema program yang menciptakan penyerapan tenaga kerja baru sangat dibutuhkan," katanya.
Hal kedua yang perlu dilakukan adalah penguatan terhadap industri padat karya, Dukungan nyata pemerintah sangat dibutuhkan baik berupa insentif fiskal, kemudahan perizinan, akses pemodalan, kepastian pasokan bahan baku sampai hal-hal teknis lainnya.
“Dengan penguatan sektor padat karya, diharapkan mampu meringankan beban mereka agar PHK bisa terhindari,” ungkapnya.
Pulung juga menyoroti penguatan UMKM yang selama ini dianggap menyerap tenaga kerja paling banyak. Jika sector UMKM limbung akibatnya sangat serius pada daya tampung tenaga kerjanya.
“Pengalaman kita, ketika terjadi krisis sektor UMKM menjadi penopang perekonomian. Sektor ini juga yang akan menampung tenaga kerja sector formal ketika mereka terkena PHK.”
Untuk sektor pertanian dan nelayan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, potensi El-Nino harus juga menjadi titik perhatian pemerintah.
“Kombinasi krisis di dunia usaha dengan cuaca ekstrim rentan bereskalasi menjadi krisis sosial. Problem kita ke depannya adalah soal perut rakyat!,” ujarnya.
Untuk itu, Pulung mengusulkan agar pemerintah mulai memikirkan untuk melakukan realokasi anggaran untuk berfokus pada antisipasi dampak ekonomi dan sosial yang terjadi akibat berbagai krisis ini.
