PHK Karyawan SPBU Swasta Mencuat Imbas BBM Non-Subsidi Kosong, Begini Kata Perusahaan dan Pemerintah
Warganet di media sosial X ramai membahas isu pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Isu ini muncul karena pekerja disebut tidak lagi melayani pelanggan akibat kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Unggahan dari akun @salam4jari yang menampilkan tangkapan layar percakapan pekerja SPBU menjadi viral dan ditonton lebih dari 2,4 juta kali hingga Senin (15/9/2025).
Dalam percakapan yang tersebar, seorang pegawai menyebut bahwa sebagian besar karyawan SPBU sudah terkena layoff karena stok impor BBM tidak tersedia hingga tahun depan.
Akun @ilmudata bahkan menilai kondisi tersebut muncul akibat kebijakan Kementerian ESDM yang membatasi impor BBM untuk SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP.
Apa Respons Kementerian Ketenagakerjaan?
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait isu PHK tersebut.
"Pertama saya belum dapet laporan soal itu," kata Indah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Indah mengingatkan, kabar serupa pernah mencuat beberapa bulan lalu, tetapi setelah dicek ternyata tidak terbukti.
Ia juga menekankan bahwa PHK tidak selalu bermasalah selama ada kesepakatan kedua belah pihak.
"Kalau masalahnya PHK yang memang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan beberapa mendapatkan haknya lebih dari undang-undang. Enggak apa-apa, enggak mesti kita ributkan. Yang masalah kan kalau PHK satu pihak," jelasnya.
Indah pun mendorong pekerja atau pihak yang merasa dirugikan untuk melapor langsung ke Kemenaker.
Apa Penjelasan dari Shell Indonesia?
Shell Indonesia juga angkat bicara terkait isu ini. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengonfirmasi adanya penyesuaian operasional akibat kekosongan stok BBM jenis bensin di beberapa jaringan SPBU.
"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan," kata Ingrid dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Produk Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ disebut belum tersedia hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Meski begitu, Ingrid memastikan layanan lain seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell tetap beroperasi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah agar pasokan BBM kembali normal.
Bagaimana Kebijakan ESDM Soal Kuota Impor BBM?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka tambahan impor BBM nonsubsidi untuk SPBU swasta. Menurutnya, kuota impor 2025 sudah dinaikkan menjadi 110 persen dari tahun lalu.
"SBPU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Contoh, tahun 2024 satu perusahaan dapat jatah 1 juta kiloliter, tahun ini jadi 1,1 juta kiloliter. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan," ujar Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).
Ia menambahkan, jika ada kekurangan stok, SPBU swasta diminta berkolaborasi dengan Pertamina.
Menurutnya, sektor energi adalah kebutuhan dasar sehingga harus tetap diawasi negara agar distribusi tetap terkendali.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews dan Kompas.com dengan judul "Viral PHK Karyawan SPBU Swasta Akibat Stok BBM Kosong, Kemenaker Beri Tanggapan".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
