PKS Soroti Tantangan Bangsa, Minta Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” di Jakarta.
Forum tersebut menjadi ruang diskusi berbagai kalangan untuk membahas kondisi fundamental bangsa di tengah dinamika global dan nasional yang dinilai semakin kompleks.
Ketua MPP PKS, Mulyanto, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital, hingga persoalan ketahanan pangan dan energi.
“Karena itu dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kelompok agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif serta menyiapkan langkah kebangsaan yang konstruktif dan berpihak kepada keselamatan serta kesejahteraan rakyat,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.
Mulyanto yang juga anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI menilai penguatan fondasi bangsa harus dilakukan melalui dialog terbuka antara partai politik, masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan kelompok intelektual.
Dalam forum tersebut, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengapresiasi PKS karena dinilai konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa.
Menurut Sudirman, forum intelektual seperti FGD penting agar kebijakan publik tidak hanya terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan masyarakat.
“Partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil, kalangan intelektual, mahasiswa, dan kelas menengah yang peduli terhadap nasib bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Ketua Program Studi Kajian Amerika Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian diplomasi dan kapasitas ilmu pengetahuan dalam menghadapi perubahan geopolitik global.
Ia menilai rivalitas kekuatan dunia dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
“Agar Indonesia tidak terjebak pada pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kedaulatan Indonesia berada di tangan para pemimpin yang berjiwa merdeka sekaligus berempati kepada rakyat,” kata Suzie.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis energi Marwan Batubara menilai pemerintah menghadapi persoalan serius akibat lemahnya perencanaan strategis, keterbatasan fiskal, serta kuatnya pengaruh oligarki warisan pemerintahan sebelumnya.
Ia menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu dievaluasi secara realistis agar tidak membebani APBN maupun memengaruhi kepercayaan pasar.
Menurut Marwan, pemerintah perlu melakukan koreksi mendasar dengan membersihkan lingkar kekuasaan dari pengaruh oligarki dan lebih terbuka terhadap kritik publik.
Adapun tokoh mahasiswa angkatan 1999, Ubedilah Badrun, menyoroti menurunnya kualitas demokrasi, meningkatnya korupsi, hingga rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan nasional.
Ia mengingatkan adanya gejala oligarki, kleptokrasi, dan kakistokrasi atau pemerintahan yang tidak kompeten yang dinilai dapat mengancam masa depan bangsa apabila tidak segera dilakukan evaluasi mendasar terhadap arah sosial-politik nasional.
FGD tersebut juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi negara yang kuat, demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, sembari tetap memberikan masukan dan kritik demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.
Menutup forum tersebut, Mulyanto menegaskan politik seharusnya tidak hanya berhenti pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana menghadirkan solusi dan menjaga moralitas publik.
“Politik harus memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” ujar dia.
