Kebijakan Baru Gubernur Jateng dan Jabar: Dari Sarung ASN hingga Libur Ultah Ibu

Sejumlah aturan unik kembali muncul dari dua kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, memantik perbincangan publik sekaligus menyoroti gaya kepemimpinan yang tak biasa.

Dari kewajiban aparatur sipil negara (ASN) pria memakai sarung batik setiap Jumat hingga izin libur untuk merayakan ulang tahun (ultah) ibu, keduanya membawa nuansa segar, meski tak lepas dari kritik.

Penggunaan sarung bagi ASN

Di Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan bahwa aturan berpakaian ala santri bagi ASN pria sudah berjalan sejak beberapa pekan terakhir.

“Itu kan aturan gubernur (Ahmad Luthfi), sudah (diterapkan) kan, sejak berapa hari ya? Sejak dua minggu yang lalu apa ya? Seragamnya kita tetapkan hari Jumat pakai sarung,” ujar Yasin dikutip , Selasa (25/11/2025).

Wagub Jateng Taj Yasin usai menerima kunjungan Utusan Gubernur Negeri Melaka di kantornya, Kamis (17/7/2025).

Dia menuturkan kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor B/800.1.12.5/83/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang memuat aturan mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Pemprov Jawa Tengah yang baru.

“Ketentuan khusus untuk penggunaan PDH khas Jawa Tengah bagi ASN pria dengan alternatif berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek warna putih dengan bawah sarung batik; atasan batik/lurik/tenun lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan sarung batik; pegawai pria dapat menggunakan peci, dan alasa kaki berupa sandal selop/sandal gunung/sepatu,” tulis SE tersebut.

Memantik reaksi publik

Namun ketika ditanya soal alasan utama penggunaan sarung, Gus Yasin mengaku tak mengetahui karena aturan itu digagas oleh Gubernur Jateng.

“Alasan? Saya gak tahu, tanya Pak Gub (Ahmad Luthfi),” katanya.

Aturan tersebut lantas memantik reaksi publik setelah salah satu ASN mengunggah pengalamannya mengenakan sarung di TikTok.

“Per November 2025 ASN di Jawa Tengah wajib menggunakan sarung batik tiap hari Jumat,” tulis akun @awfu***.

Respons warganet beragam, tetapi mayoritas menilai kebijakan itu terlalu beraroma identitas tertentu.

“Seragam itu yg universal bukan mewakili sekelompok,” tulis akun @yoel***.

Kritik lain juga mempertanyakan apakah langkah tersebut relevan bagi instansi pemerintah.

“Mungkin kalo dibawah kemenag ok tp kalo yg di instansi negri kayaknya kok gimana gitu ya apa ga LBH baik bawah ttp pake celana panjang,” tulis @wd***.

Sebagian komentar bahkan menilai aturan ini tidak menyentuh isu-isu prioritas publik.

“Kebijakan baru Gubernur Jateng menetapkan ASN pria memakai sarung batik tiap Jumat sebagai bagian dari ‘Pakaian Khas Jawa Tengah’. Langkah ini bernilai budaya, tapi warga menilai pemerintah semestinya memprioritaskan kebijakan yang lebih mendesak mulai dari kualitas layanan publik, pendidikan, hingga urusan ekonomi rakyat. Piye nek menurutmu cah?” tulis akun @hey***.

Kebijakan libur di hari ulang tahun ibu

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pertemuan resmi di Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, dari Jawa Barat muncul kebijakan tak kalah unik.

Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa ASN diperbolehkan tidak masuk kantor pada hari ulang tahun ibu kandung mereka.

Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai keluarga dan cara menghadirkan sentuhan humanisme dalam birokrasi.

"Saya memberikan ruang bagi ASN, ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor. Ini bentuk penghargaan terhadap nilai keluarga. Digitalisasi memberikan ruang luwes bagi ASN untuk tetap produktif tanpa kehilangan perannya dalam keluarga," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dedi berargumen bahwa ukuran kinerja ASN harus bergeser dari sekadar kehadiran fisik menuju kualitas hasil kerja.

Ia mencontohkan opsi bekerja dari rumah yang tetap akuntabel selama perencanaan dan output terpenuhi.

“Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif. Kinerja ASN itu soal kualitas output. Saya sendiri jarang di kantor, lebih banyak keliling mengeksekusi masalah,” lanjutnya.

Ia juga memastikan kebijakan tersebut tidak menciptakan ketimpangan.

ASN yang bertugas di lapangan dan menghadapi risiko tinggi akan mendapatkan kenaikan tunjangan khusus.

“Saya berkomitmen, bagi pegawai lapangan yang penuh risiko, ada ancaman, mengawasi konstruksi berat, saya akan meningkatkan tunjangan mereka,” kata Dedi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang