ASN Jabar Siap WFH dan Shutdown Kantor Mulai November 2025, Efisiensi Jadi Alasan Utama

Pemprov Jawa Barat, pemotongan TKD, efisiensi anggaran, ASN Jabar, ASN Jabar Siap WFH dan Shutdown Kantor Mulai November 2025, Efisiensi Jadi Alasan Utama

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan sistem kerja work from home (WFH) dan shutdown office satu hari dalam sepekan mulai November 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi menghadapi tahun anggaran 2026, setelah adanya pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp2,4 triliun.

Uji coba penerapan sistem ini akan dilakukan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai memungkinkan untuk menerapkannya.

Mengapa ASN Jawa Barat Akan Terapkan WFH dan Shutdown Office?

Kebijakan ini dirancang untuk menekan pengeluaran operasional pemerintah daerah, terutama dalam penggunaan listrik dan kebutuhan alat kantor.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara berbeda di tiap unit kerja, menyesuaikan dengan karakteristik layanan publik yang diberikan.

“Untuk kantor pusat akan menggunakan WFH 50 persen, untuk UPTD Laut bisa shutdown office one day, sedangkan untuk enam UPTD lainnya 100 persen tetap Work From Office (WFO),” ujar Dhani, Senin (20/10/2025).

Dhani menambahkan bahwa di lingkungan Dinas Perhubungan, komposisi pegawai terbagi hampir seimbang antara staf administrasi dan petugas lapangan. Karena itu, sebagian besar pegawai administrasi dimungkinkan bekerja dari rumah.

“Untuk kantor pusat, komposisi pelayanan dan administrasi-nya 50 persen serta dimungkinkan untuk WFH, sedangkan untuk UPTD tidak dimungkinkan WFH,” katanya.

Dengan penerapan sistem baru ini, Dhani memperkirakan efisiensi penggunaan listrik dan belanja alat kantor bisa mencapai sekitar 15 persen, meskipun belum merinci nominalnya secara pasti.

Apakah Semua Dinas Akan Terapkan Kebijakan Ini?

Tidak semua dinas langsung menerapkan kebijakan WFH atau shutdown office. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, misalnya, masih mempertimbangkan langkah terbaik yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya.

“Nanti kita lihat seperti apa ya,” ujar Kepala Dinas PMD Jabar, Mochamad Ade Afriandi.

Menurut Ade, sebagian besar pegawai DPMD bekerja di lapangan, yakni sekitar 60 persen, sementara sisanya mengurus administrasi.

“Kami administratif juga ada pelayanan. Sekarang ada pengaduan di media sosial, itu kan menjadi pelayanan juga, menyangkut soal desa,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pola kerja dinamis sebenarnya sudah berjalan sejak masa pandemi, meski tidak masif.

“Kami nanti tinggal mengatur. Kalau sifatnya administratif bisa dikerjakan di rumah, ya di rumah,” ucapnya.

Apa Tanggapan Pimpinan Jawa Barat?

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mendukung rencana penerapan WFH dan shutdown office ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut sudah lama diwacanakan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

“Saya sebagai wakil tentu mendukung program tersebut, karena ini untuk efisiensi. Jangan sampai ada pemborosan lagi, dan mudah-mudahan dengan efisiensi ini bisa lebih efektif dibanding datang ke tempat kerja hanya untuk menghabiskan listrik dan sebagainya,” ujar Erwan, Senin (20/10/2025).

Erwan juga menilai bahwa WFH terbukti efektif selama pandemi Covid-19 karena ASN tetap bisa bekerja dan berkontribusi tanpa mengganggu produktivitas.

Namun, kali ini ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari kepala dinas agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Pengawasan seperti absensi itu harus betul-betul. Jangan sampai dimanfaatkan. Kalau dulu mudah mengawasi karena tidak boleh bepergian, tapi sekarang agak sulit karena takutnya WFH malah ke luar kota,” jelasnya.

Erwan juga mengingatkan seluruh ASN untuk tetap profesional dan bekerja sesuai target meski menjalankan sistem WFH atau shutdown office.

“Saya berharap tidak ada yang menyalahgunakan. Saya yakin ASN di Jawa Barat sudah profesional karena nanti ada reward dan punishment bagi mereka yang melanggar,” tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Demi Efisiensi Anggaran, ASN Pemprov Jabar Siap Laksanakan Rencana WFH dan Shutdown Office.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.