WFH Bakal Berlaku Usai Lebaran, Pemerintah Bidik Penghematan BBM hingga 20 Persen
Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah perayaan Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada konsumsi bahan bakar dalam negeri.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dianjurkan untuk diikuti oleh sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik yang tetap harus beroperasi secara langsung.
Pemerintah menilai, pendekatan ini dapat menjadi solusi sementara untuk menekan konsumsi energi tanpa mengganggu produktivitas kerja secara signifikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ia mengatakan, kebijakan WFH akan segera dirinci sebelum diterapkan secara resmi. “(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.
Airlangga menegaskan bahwa skema WFH tidak akan diterapkan setiap hari, melainkan hanya satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif di berbagai sektor.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penerapan WFH meskipun hanya satu hari dalam seminggu tetap memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi energi.
“Ada hitungan kasar sekali … (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembatasan WFH hanya satu hari bertujuan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. “Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.
Menurut Purbaya, jika WFH diterapkan pada hari tertentu seperti Jumat, maka akan tercipta pola akhir pekan yang lebih panjang. Kondisi ini dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyoroti pentingnya penghematan energi dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta. Ia mendorong para menteri untuk mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai salah satu solusi menghadapi tekanan global.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara juga mulai menerapkan langkah serupa. Thailand misalnya mendorong pegawai negeri untuk bekerja dari rumah guna menekan konsumsi listrik dan bahan bakar, serta mengatur penggunaan fasilitas gedung. Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik, sementara Pakistan mempertimbangkan kebijakan pembelajaran jarak jauh dan kerja dari rumah sebagai bagian dari strategi penghematan energi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap konsumsi energi nasional dapat ditekan tanpa mengorbankan produktivitas, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang. (Ant)
