BPH Migas Pangkas Kuota BBM Bersubsidi 2026, Pertalite Turun 6,28 Persen
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2026.
Kebijakan tersebut mencakup pengurangan kuota Pertalite dan solar subsidi.
Penetapan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penyesuaian kuota dilakukan sebagai bagian dari pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.
Kuota Solar Bersubsidi dan Pertalite Diturunkan
Dilansir dari Antara, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pihaknya telah menetapkan kuota penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk 2026.
“Kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas.
Wahyudi menjelaskan, kuota JBT minyak solar atau solar subsidi pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kiloliter (kl).
Angka tersebut turun 1,32 persen dibandingkan kuota solar subsidi 2025 yang sebesar 18.885.000 kl.
Sementara itu, kuota JBKP atau Pertalite pada 2026 ditetapkan sebesar 29.267.947 kl.
Jumlah tersebut turun 6,28 persen dibandingkan kuota Pertalite 2025 yang mencapai 31.230.017 kl.
Kuota Minyak Tanah Justru Naik
Berbeda dengan solar subsidi dan Pertalite, kuota JBT minyak tanah pada 2026 justru mengalami peningkatan.
Kuota minyak tanah naik sebesar 0,19 persen dari 525 ribu kl pada 2025 menjadi 526 ribu kl pada 2026.
Pengawasan BBM Bersubsidi Berbuah Penghematan
Sebelumnya, BPH Migas mencatat keberhasilan penghematan anggaran sebesar Rp4,9 triliun melalui pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Penghematan tersebut diperoleh karena penyaluran BBM bersubsidi dapat dikendalikan sehingga tidak melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Penyaluran solar subsidi tercatat mencapai 97,49 persen dari kuota APBN 2025. Dari penyaluran tersebut, pemerintah menghemat sekitar 473,6 ribu kl atau setara Rp2,11 triliun.
Selain itu, realisasi penyaluran minyak tanah mencapai 507,9 ribu kl atau 96,75 persen dari kuota APBN sebesar 525 ribu kl.
Dari angka tersebut, pemerintah menghemat sekitar 17 ribu kl atau setara Rp0,12 triliun.
Penghematan terbesar berasal dari penyaluran JBKP atau Pertalite. Realisasi penyaluran Pertalite tercatat sebesar 28,06 juta kl atau 89,86 persen dari kuota APBN 2025 sebesar 31,23 juta kl.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
