Istana Sebut 8.000 Pasukan Disiapkan untuk Misi Perdamaian di Gaza
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina masih dalam proses pembahasan. Namun, Indonesia berencana menyiapkan 8.000 pasukan.
"Belum, sedang dibicarakan, tetapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," kata Prasetyo kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Maka itu, ia menyatakan belum ada rencana titik penempatan pasukan perdamaian dari Indonesia. Dikatakan, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan pasukan yang dapat langsung diberangkatkan jika dibutuhkan.
Presiden RI Prabowo Subianto meneken dokumen komitmen Indonesia gabung Dewan Perdamaian Gaza
"Belum. Kita baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah kesepakatan. Kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen, itu akan kita lakukan," ujarnya.
Ia kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina. Salah satunya dengan bergabung Board of Peace.
"Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza, makanya kemudian kita, Indonesia beserta dengan tujuh negara muslim yang lain, memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut setidaknya kita berharap akan mengurangi mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza," katanya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).
Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
