DK PBB Restui Pengerahan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Indonesia Siap-siap!

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada hari Senin, 17 November 2025, yang mendukung rencana perdamaian untuk Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pasukan internasional sementara (ISF) di daerah kantong tersebut setelah dua tahun.

Resolusi tersebut mengesahkan beberapa elemen rencana, termasuk pembentukan "Dewan Perdamaian" sebagai otoritas transisi dan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara di Gaza.

Beberapa sumber diplomatik mengatakan resolusi tersebut akan membantu memberikan wewenang bagi negara-negara untuk berpartisipasi dalam ISF, karena sekarang akan mendapat dukungan PBB. 

"Resolusi hari ini merupakan langkah penting lainnya menuju Gaza yang stabil dan makmur, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup aman," ujar Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz, setelah pemungutan suara.

Waltz mengatakan bahwa ISF merupakan "koalisi pasukan penjaga perdamaian yang kuat, banyak di antaranya berasal dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Azerbaijan, dan lainnya," akan dikerahkan ke Gaza.

Ia menambahkan ISF "akan menstabilkan lingkungan keamanan, mendukung demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur teroris, menonaktifkan senjata, dan menjaga keselamatan warga sipil Palestina, mengawal bantuan melalui koridor yang aman." 

Duta Besar Aljazair Amar Bendjama mengakui upaya yang dilakukan oleh Presiden Trump dalam memajukan perdamaian dunia – tetapi menekankan bahwa perdamaian sejati di Timur Tengah tidak dapat dicapai "tanpa keadilan bagi rakyat Palestina yang telah menunggu selama puluhan tahun untuk berdirinya Negara merdeka mereka."

Ia mencatat bahwa teks tersebut telah menerima dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim, dan bahwa "Otoritas Palestina di tingkat tertinggi telah secara terbuka menyambut inisiatif tersebut".

Dalam menjelaskan keputusan Rusia untuk abstain, Duta Besar Vasily Nebenzya mengatakan bahwa Dewan pada dasarnya "memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington," dan "memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian dan ISF, yang modalitasnya belum kita ketahui sejauh ini."

Kesiapan TNI ke Gaza

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza. 

"Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi," kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat.

Pasukan TNI di Lebanon dalam Misi Perdamaian PBB.

Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang, hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

"Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian, itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik," ujarnya

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

Menurut Freddy, ke-20.000 prajurit yang bakal diterjunkan ke Gaza itu terbiasa menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri.

"Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk," kata Freddy.

Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi. Tugas mereka, yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur berupaya fasilitas umum.