Spanyol dan Jerman Tolak Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, Ini Alasannya
Spanyol dan Jerman secara tegas menolak ajakan Amerika Serikat (AS) untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada rekonstruksi Gaza pasca konflik.
Penolakan ini mencerminkan kehati-hatian negara-negara Eropa terhadap langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh Washington, yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip multilateralisme dan dapat merusak peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik global.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dalam pernyataannya usai KTT Uni Eropa di Brussels pada 22 Januari 2026, menyatakan bahwa Spanyol tidak akan terlibat dalam Dewan Perdamaian tersebut.
"Kami menghargai undangan itu, namun kami harus menolaknya," ungkap Sanchez, sebagaimana dilaporkan oleh Majorca Daily Bulletin.
Sanchez menegaskan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan komitmen Spanyol terhadap hukum internasional, sistem PBB, dan multikulturalisme.
Ia juga mengkritik ketidaklibatan Otoritas Palestina dalam Dewan Perdamaian Gaza, menilai bahwa hal itu tidak mencerminkan pendekatan yang inklusif dalam penyelesaian konflik.
Sikap serupa juga disampaikan oleh pemerintah Jerman.
Berlin telah menerima dokumen resmi dari Washington yang menguraikan struktur dan kewenangan Dewan Perdamaian.
Namun, isi dokumen tersebut justru menimbulkan kekhawatiran yang serius.
Bertentangan dengan prinsip tata kelola global
Informasi diplomatik dari Eropa menyebutkan bahwa piagam Dewan Perdamaian tidak hanya membahas tentang gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, tetapi juga mengusulkan pembentukan organisasi internasional baru dengan struktur kekuasaan yang terpusat.
Dalam rancangan tersebut, Donald Trump disebut memiliki kewenangan yang sangat luas sebagai presiden pendiri, termasuk dalam menentukan keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan.
Pemerintah Jerman menilai bahwa konsep ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola global yang selama ini mengutamakan lembaga multilateral, terutama PBB.
Berlin khawatir Dewan Perdamaian akan mengabaikan institusi internasional yang ada dan menciptakan situasi yang bisa merusak keseimbangan sistem global.
Seorang sumber diplomatik Eropa menyatakan bahwa bentuk dan struktur Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan prinsip-prinsip multilateralisme yang menjadi dasar tatanan global.
pertimbangan tersebut, pemerintah Jerman memutuskan untuk menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza dalam format saat ini.
Namun, Jerman tetap berkomitmen untuk mendukung penyelesaian konflik melalui kerangka kerja PBB dan kerja sama multilateral yang diakui secara internasional.
Penolakan yang dilakukan oleh Spanyol dan Jerman mencerminkan sikap umum negara-negara Eropa, yang cenderung ragu dan tidak berkomitmen terhadap inisiatif AS tersebut.
Banyak negara khawatir bahwa Dewan Perdamaian berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan membuka peluang dominasi satu negara dalam mekanisme perdamaian global.
Tujuan Dewan Perdamaian
Di sisi lain, negara-negara di Timur Tengah melihat Dewan Perdamaian sebagai kesempatan untuk mempercepat rekonstruksi Gaza, terutama setelah dimulainya fase kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah menghentikan perang yang sudah berlangsung sejak Oktober 2023, dan mengakibatkan lebih dari 71.000 kematian.
Dewan Perdamaian diperkenalkan secara resmi oleh Donald Trump dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.
Washington menyebut Dewan Perdamaian sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza versi Trump, yang juga merupakan bagian dari rencana 20 poin yang telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025.
Meskipun fokus awal Dewan Perdamaian adalah Gaza, dokumen internal menunjukkan bahwa mandatnya tidak terbatas pada konflik tersebut, melainkan berpotensi untuk menangani krisis global lainnya.
Tujuan utama dari Dewan Perdamaian Gaza, menurut Washington, adalah untuk menciptakan kerangka kerja stabil dan terpusat yang dapat memastikan gencatan senjata berkelanjutan, mencegah konflik kembali muncul, dan mempercepat proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.
Trump menggambarkan Dewan Perdamaian sebagai solusi pragmatis yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan mekanisme internasional yang ada, yang sering kali terhambat oleh birokrasi dan kepentingan politik.
Namun, inisiatif ini menghadapi penolakan dan keraguan dari beberapa sekutu tradisional Amerika Serikat, terutama di Eropa.
Kritik-kritik tersebut sebagian besar berfokus pada kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat melemahkan prinsip multilateralisme dan mengubah peran PBB dalam menyelesaikan konflik internasional.
Selain itu, absennya keterlibatan langsung Otoritas Palestina dalam struktur awal Dewan Perdamaian menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi politik dan representasi masyarakat Gaza.
Dengan semua latar belakang tersebut, Dewan Perdamaian Gaza menjadi salah satu proyek diplomatik yang paling kontroversial dalam kebijakan luar negeri Trump.
Keberhasilan atau kegagalan inisiatif ini akan sangat bergantung pada penerimaan dari komunitas internasional, kemampuan dewan tersebut untuk berkoordinasi dengan sistem PBB, dan dampak nyata yang dihasilkan bagi stabilitas serta kehidupan masyarakat di Gaza.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
