Kemenlu Sebut Pasukan Indonesia yang Dikirim ke Gaza Tak Akan Terlibat Pelucutan Senjata
Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza akan menitikberatkan pada misi kemanusiaan, bukan operasi pelucutan senjata.
Hal tersebut diungkap Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela ketika menjelaskan pengiriman pasukan keamana Indonesia di Gaza.
"Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif, tapi prosesnya sedang dilakukan," kata Vahd Nabyl, dikutip dari Antara, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian di dalam negeri, serta komunikasi dengan berbagai pihak internasional.
Oleh sebab itu, Kementerian Luar Negeri dan kementerian serta lembaga terkait sedang melakukan koordinasi untuk mengawal instruksi Presiden.
Indonesia Siapkan Sekitar 8.000 Pasukan ke Gaza
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah sedang mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP).
Upaya tersebut disebut sebagai kontribusi Indonesia untuk membantu meredakan konflik di Palestina.
Ia menyebut pembahasan masih berlangsung, namun jumlah personel yang disiapkan diperkirakan mencapai ribuan prajurit TNI.
"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," ujar Prasetyo, dikutip dari Antara, Selasa (10/2/2026).
Terkait lokasi penugasan, Prasetyo mengatakan belum ada keputusan final, termasuk soal opsi penempatan di Rafah yang sempat mencuat.
Prasetyo menambahkan, partisipasi Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen nasional terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam mendukung pengakuan kemerdekaan serta meringankan beban kemanusiaan warga Gaza.
Ia berharap keikutsertaan Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya dapat membantu menurunkan eskalasi konflik dan membuka jalur bantuan kemanusiaan.
"Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Dengan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza. Yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita," kata Prasetyo.
Mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP pada 19 Februari 2026, Prasetyo menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan.
Terkait iuran keanggotaan Indonesia di BoP, ia menyatakan pembayaran belum dilakukan karena masih menunggu penyelesaian prosedur administrasi.
"Belum (bayar iuran). Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu kan tidak mudah. Ada prosedurnya, ada tahapannya," imbuh Prasetyo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
