Social Partnership untuk Sumatera Pulih

(Artikel opini ini ditulis oleh Boy Mareta, Pegiat Kemanusiaan Human Initiative, Magister Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia)

 Lebih dari seribu jiwa meninggal, 7.000 di antaranya luka-luka, dan kita mengetahui bahwa ada sekitar 500 ribu jiwa mengungsi dari rumah mereka. Ratusan ribu pengungsi dilakukan keluar rumah karena memang 158 ribu rumah rusak tersebar di 3 Provinsi (sumber data: BNPB 23 desember 2025). Akses ke wilayah terdampak yang sebelumnya terputus kini mulai dapat dilalui oleh kendaraan darat. Meski demikian, beberapa daerah seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah masih mengalami keterbatasan akses dan hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, sehingga memerlukan dukungan logistik dan koordinasi yang berkelanjutan. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Source : Istimewa/ Dok. Pribadi

Dalam setiap bencana besar di Sumatera, ruang publik digital selalu ramai. Figur publik seperti Ferry Irwandi dkk turun langsung ke lapangan, menyuarakan kondisi korban, dan menggerakkan solidaritas publik. Di saat yang sama, pemerintah juga menyampaikan pesan bahwa negara selalu hadir, melalui berbagai kanal resmi dan pernyataan pejabat. Sayangnya, yang sering terjadi bukan kolaborasi narasi, melainkan perang komentar. Publik terbelah: ada yang membela negara, ada yang mengkritik, ada yang membandingkan siapa paling cepat, siapa paling peduli. Kepedulian yang seharusnya menjadi energi bersama, justru habis dalam adu argumen di kolom komentar.

Padahal, korban bencana tidak membutuhkan pembuktian siapa paling benar. Mereka membutuhkan bantuan yang sampai dan pemulihan yang berlanjut. Mari menggeser energi debat kepada energi dampak. Sumatera tidak pulih karena siapa yang paling viral. Sumatera pulih karena kerja bersama yang konsisten. Perang komentar tidak menyelamatkan rumah yang terendam, tidak mengobati trauma anak-anak, dan tidak membangun kembali penghidupan warga. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk berkata: kepedulian tidak perlu dipertentangkan, tapi dipertemukan.

Masalahnya Bukan Siapa Hadir, Tapi Bagaimana Hadir

Kehadiran figur publik menunjukkan satu hal penting: kepercayaan publik hari ini banyak tumbuh dari narasi personal dan keberanian bersuara. Sementara kehadiran pemerintah mencerminkan legitimasi, kapasitas kebijakan, dan tanggung jawab negara. Keduanya penting. Keduanya dibutuhkan. Yang menjadi masalah bukanlah kehadiran siapa yang lebih dulu, melainkan ketiadaan orkestrasi sosial. Tanpa kemitraan yang terstruktur, kepedulian publik mudah berubah menjadi kontestasi simbolik—siapa paling terlihat, siapa paling dipercaya, siapa paling disorot.

Social Partnership sebagai Jalan Tengah

Di sinilah social partnership menjadi kunci. Kemitraan sosial memungkinkan:

• Pemerintah fokus pada kebijakan, sistem, dan keberlanjutan.
• Figur publik dan influencer memperkuat kesadaran, empati, dan mobilisasi dukungan.
• Lembaga kemanusiaan menjembatani bantuan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
• Media dan akademisi menjaga akurasi, data, dan refleksi kritis.
• Masyarakat lokal menjadi aktor utama, bukan objek.

Dengan social partnership, kehadiran tidak lagi dipertandingkan, tetapi disinergikan. Kritik tidak lagi menjadi serangan personal, tetapi masukan kebijakan. Dan solidaritas publik tidak berhenti di trending topic, melainkan berlanjut hingga fase pemulihan.

Upaya Multipihak yang Mulai Dilakukan

Dalam merespons bencana, kita tidak mulai dari nol. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui BNPB dan BPBD, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dunia usaha turut berkontribusi melalui program CSR, bantuan logistik, hingga dukungan pemulihan ekonomi lokal. Lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil hadir langsung di lapangan, mengisi celah-celah kebutuhan yang tidak selalu terjangkau oleh negara.

Masyarakat juga menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Donasi publik, relawan lokal, dan inisiatif berbasis komunitas menjadi kekuatan penting dalam merespons bencana. Media dan influencer berperan dalam menyuarakan kondisi lapangan, mempercepat perhatian publik, dan menggalang dukungan. Namun, upaya-upaya ini sering berjalan secara parsial. Banyak program yang kuat di awal, tetapi melemah di fase pemulihan. Ada yang fokus pada bantuan darurat, sementara aspek pemulihan sosial, ekonomi, dan psikososial belum terintegrasi secara utuh. Di sinilah tantangan besar kita bersama.

Pemerintah, Swasta, Lembaga Kemanusiaan, dan Pihak Lokal Bergandeng Tangan.

Dari berbagai masalah yang muncul, hal mendasar satu diantaranya adalah keterbutuhan Air. Salah satu lembaga kemanusiaan Human Initiative menginisiasi kolaborasi dengan Pemerintah Aceh dan bermitra dengan salah satu perusahaan kontruksi di Indonesia untuk bantuan program Air bersih. Air bersih tersebut menjadi kebutuhan utama bagi warga terdampak banjir. Ketersediaannya menentukan keberlangsungan aktivitas harian, mulai dari minum, memasak, menjaga kebersihan diri, hingga membersihkan lingkungan rumah. Ketika warga kesulitan memperoleh air bersih, risiko gangguan kesehatan meningkat, terutama bagi anak-anak dan lansia yang membutuhkan perhatian lebih selama masa pemulihan.

Dalam upaya mendukung kebutuhan tersebut, Nusantara Infrastructure bersama Human Initiative menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera. Kolaborasi ini menyalurkan 25.000-liter air bersih dan menjangkau 400 kepala keluarga atau setara dengan 1.831 penerima hak program. Warga memanfaatkan bantuan ini untuk menunjang kebutuhan harian selama proses pemulihan berlangsung (sumber data: website Human Initiative).

Cerita di atas merupakan bukti nyata kekuatan kemitraan sosial. Social partnership bukan sekadar berbagi peran, tetapi menyatukan visi dan dampak. Pemerintah menyediakan kerangka kebijakan dan legitimasi. Dunia usaha menghadirkan sumber daya, inovasi, dan keberlanjutan. Lembaga kemanusiaan membawa keahlian lapangan dan kedekatan dengan komunitas. Sementara masyarakat lokal menjadi subjek utama—bukan sekadar penerima bantuan. Dengan kemitraan sosial, respons bencana dapat bergerak dari charity-based approach menuju resilience-based approach. Bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi juga membangun kembali kehidupan: penghidupan yang layak, layanan kesehatan yang berkelanjutan, pendidikan anak yang tidak terputus, dan kesiapsiagaan komunitas menghadapi bencana berikutnya.

Menuju Sumatera Untuk Pulih

Sumatra pulih bukan berarti kembali ke kondisi sebelum bencana, melainkan bangkit dengan sistem yang lebih kuat dan inklusif. Social partnership memberi kita kesempatan untuk bekerja lebih efektif, bukan hanya lebih cepat. Dengan kolaborasi yang terencana, transparan, dan berbasis data, pemulihan tidak lagi menjadi beban satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif. Di tengah tantangan krisis iklim dan kompleksitas bencana ke depan, kemitraan sosial bukan pilihan, melainkan keharusan. Karena Sumatera yang pulih hari ini adalah fondasi Indonesia yang lebih tangguh di masa depan.

Di tengah bencana yang semakin kompleks, social partnership bukan sekadar jargon kolaborasi, tetapi kebutuhan mendesak. Ketika negara hadir, masyarakat bergerak, dan figur publik bersuara dalam satu irama, maka pemulihan Sumatera tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih bermartabat. Karena pada akhirnya, yang diuji bukan siapa paling keras berbicara, melainkan siapa paling konsisten bekerja bersama.

Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.