Deretan Anak Tokoh Nasional: Anak Cak Nun, Hotman Paris, dan Purnomo Yusgiantoro Jadi Tenaga Ahli DPN
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melantik Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pelantikan tersebut berlangsung pada Kamis (15/1/2026) dan menjadi perhatian publik karena Noe Letto dikenal sebagai putra budayawan sekaligus cendekiawan muslim Emha Ainun Najib atau Cak Nun.
Tidak hanya Noe Letto, Sjafrie selaku Ketua Harian DPN juga melantik 11 tenaga ahli lainnya yang akan memperkuat peran DPN dalam merumuskan kebijakan strategis pertahanan negara.
Kehadiran para tenaga ahli ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan pertahanan yang adaptif, komprehensif, dan relevan dengan tantangan zaman.
Siapa Noe Letto dan apa perannya di Dewan Pertahanan Nasional?
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, membenarkan penunjukan Noe Letto sebagai tenaga ahli DPN.
Ia menegaskan bahwa Noe merupakan salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik dan menduduki posisi Tenaga Ahli Madya.
"Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional," kata Rico kepada Kompas.com, Minggu (18/1/2026).
Setelah pelantikan, Noe Letto bertugas memberikan masukan, kajian, serta rekomendasi sesuai dengan bidang keahliannya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPN.
Peran tersebut dinilai strategis karena menjadi bagian dari proses pertimbangan dalam penetapan kebijakan pertahanan nasional.
Bidang keahlian apa yang menjadi kontribusi Noe Letto?
Saat ditanya mengenai bidang keahlian Noe Letto, Rico menjelaskan bahwa kontribusi yang bersangkutan difokuskan pada pemikiran strategis lintas disiplin.
Perspektif yang dibawa Noe mencakup aspek sosial, kebudayaan, serta komunikasi strategis yang diharapkan dapat memperkaya kajian dan rekomendasi DPN.
"Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan Dewan, termasuk Menteri Pertahanan," ujar Rico.
"Sehingga keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara," imbuhnya.
Mengapa pelantikan tenaga ahli DPN dianggap penting?
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pelantikan 12 tenaga ahli DPN merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kebijakan negara.
Menurutnya, kebijakan pertahanan perlu disusun secara adaptif, berbasis analisis mendalam, dan berorientasi jangka panjang.
"Dengan integritas, keahlian, dan perspektif kebangsaan yang kuat, para tenaga ahli diharapkan menjadi intellectual backbone dalam merumuskan arah pertahanan nasional yang kokoh, mandiri, dan relevan dengan dinamika lingkungan strategis global," tulis Sjafrie, dikutip Kompas.com pada Minggu (18/1/2026).
Siapa saja tenaga ahli DPN yang dilantik bersama Noe Letto?
Selain Noe Letto, pelantikan tersebut juga melibatkan sejumlah nama lain yang memiliki latar belakang beragam.
Di antaranya adalah Filda Citra Yusgiantoro, putri Menteri Pertahanan periode 2009–2014 Purnomo Yusgiantoro, serta Frank Alexander Hutapea, anak dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Berikut daftar lengkap 12 tenaga ahli DPN yang dilantik:
- Surachman Surjaatmadja
- Ian Montratama
- Abdul Kholiq
- Agato P Simamora
- Achmad Rully
- Filda Citra Yusgiantoro
- Jupriyanto
- Frank Alexander Hutapea
- Sabrang Mowo Damar Panuluh
- Santiahu Dyatmiko
- Maundri Prihanggo
- Muhammad Zulkarnain Maddatu.
Apa itu Dewan Pertahanan Nasional?
Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin langsung oleh Presiden.
Keberadaan DPN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. Lembaga ini memiliki tugas utama memberikan pertimbangan serta merumuskan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional.
Lingkup tugas DPN mencakup isu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, hingga keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugas tersebut, DPN menyelenggarakan sejumlah fungsi, antara lain:
- penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara sebagai pedoman kementerian, lembaga, dan masyarakat;
- penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
- penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;
- perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi;
- pelaksanaan administrasi DPN; serta
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
