Usai Ditangkap AS, Rekam Jejak Presiden Venezuela yang Aktif Bela Palestina Kembali Disorot

  Penangkapan presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores oleh pasukan Delta Force Amerika pada pekan lalu masih mendapat atensi luas publik. Penangkapan pemimpin negara itu dinilai melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara. Sejumlah negara pun menyampaikan kritik mereka terhadap Donald Trump.

Menyusul dengan penangkapan Nicolás Maduro dan istrinya, publik kembali mengorek-ngorek masa kepempinan Maduro sebagai kepala negara. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah Maduro sangat aktif mendukung kemerdekaan Palestina.

Maduro diketahui cukup konsisten untuk mendukung Palestina. Misalnya saja pada Juli 2025 lalu, Maduro sempat bertemu dengan delegasi Palestina yang berpartisipasi dalam Festival Puisi Internasional edisi ke-35 yang saat ini berlangsung di ibu kota Caracas.

Melansir situs resmi WAFA NEWS, dalam pertemuan itu, Presiden Maduro menegaskan kembali bahwa isu Palestina merupakan persoalan utama yang harus mendapat perhatian dunia. Ia juga menekankan pentingnya segera menggelar konferensi perdamaian internasional khusus untuk Palestina.

Maduro mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirimkan pesan resmi kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Dalam pesan tersebut, ia mendesak PBB agar tidak lagi diam dan segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai genosida di Gaza, serta menghentikan kejahatan yang terus terjadi akibat pendudukan Israel.

Presiden Maduro juga memuji Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina, dan menyebutnya sebagai sosok yang berani. Ia menilai laporan-laporan Albanese didukung oleh bukti kuat dan tak terbantahkan terkait kekejaman yang dialami rakyat Palestina.

Tak hanya itu saja, masih di tahun yang sama, presiden Venezuela juga mengusulkan penyelenggaraan “KTT Global untuk Perdamaian dan Anti-Perang” guna mewujudkan perdamaian jangka panjang di Asia Barat. Salah satu fokus utama usulan tersebut adalah pembongkaran persenjataan dan program nuklir Israel yang selama ini tidak pernah diumumkan secara resmi, demikian seperti dilansir dari laman Venezuelanews.

Usulan ini muncul setelah konflik selama 12 hari antara Iran dan Israel, di mana Tel Aviv bersama pemerintahan Donald Trump melancarkan serangan udara ke wilayah Iran, termasuk fasilitas nuklir. Serangan tersebut memicu kekhawatiran serius akan potensi bencana nuklir di kawasan.

Dalam surat yang ditujukan kepada para pemimpin dunia, Maduro mendorong upaya multilateral untuk mewujudkan gencatan senjata permanen antara Iran dan Israel, sekaligus menuntut denuklirisasi kawasan.

“Kami mengusulkan pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Barat, serta mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan mekanisme perlucutan senjata nuklir di Israel, yang persenjataan rahasianya menjadi ancaman serius bagi stabilitas regional dan global,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Surat itu juga mengecam apa yang disebut sebagai “impunitas berkepanjangan” Israel, termasuk penolakannya untuk membuka akses inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) serta keengganan menandatangani dan mematuhi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Inisiatif yang dipimpin Venezuela ini juga bertujuan mendorong pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk memiliki negara berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, serta hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka.

Dalam pernyataan terpisah yang dirilis pada Selasa, pemerintah Maduro kembali menegaskan perlunya KTT perdamaian global yang digelar di salah satu negara Asia Barat, dengan kepemimpinan kolektif Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), serta BRICS.

“Kami menegaskan bahwa perdamaian abadi di kawasan ini tidak akan terwujud tanpa penyelesaian yang adil atas persoalan Palestina, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian penutup pernyataan tersebut.

Venezuela termasuk negara pertama yang mengecam apa yang disebut sebagai genosida Israel di Gaza serta agresi di kawasan. Presiden Maduro menyebutnya sebagai “perang imperialis” untuk menguasai sumber daya Timur Tengah. Caracas juga mendukung langkah Afrika Selatan membawa tuduhan genosida terhadap Israel ke Mahkamah Internasional.

Pada 19 Juni 2025 lalu, ribuan warga Venezuela menggelar aksi solidaritas untuk Iran dan Palestina, menegaskan kembali aliansi Caracas–Teheran serta sikap bersama menentang hegemoni Amerika Serikat, sebuah garis politik yang telah dibangun sejak era Presiden Hugo Chávez.

Pada akhir 2024 lalu misalnya,  Maduro, menyatakan dukungan penuh untuk Palestinadalam pertemuan puncak ke-24 Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika-Pakta Perdagangan Rakyat (ALBA-TCP) yang digelar di Venezuela.

“Kita akan mengadakan KTT ini di Palestina, di Yerusalem. Insya Allah, semua orang akan menyaksikannya Yerusalem akan kembali menjadi kota suci di mana semua kelompok etnis hidup bersama dalam damai. Kota itu tidak akan terus menjadi kota kekuatan Zionis, imperialis, dan penggila perang,” kata dia.

Maduro juga pernah menyampaikan pesan kepada mendiang Paus Fransiskus saat itu agar dapat lebih lantang menyuarakan dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.