Sahkah Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat?

Sabtu dini hari, Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya , Cilia Flores dalam sebuah operasi militer. Penangkapan Maduro ini menuai kecaman dari sejumlah pemimpin dunia.

Menurut pejabat AS, Maduro dibawa dengan kapal perang menuju New York untuk menghadapi berbagai tuntutan pidana. Lantas legalkah seorang pemimpin negara menangkap pemimpin negara lainnya? Mari kita bahas permasalahan ini dengan rinci.

Pertama, mari kita bahas detail penangkapan presiden Venezuela. Melansir laman Reuters, Jumat malam hingga Sabtu dini hari pekan lalu pasukan Amerika Serikat menyerang ibu kota Venezuela, Caracas. Pasukan elit AS juga diperintahkan Trump untuk melakukan aksi penangkapan terhadap Maduro dan istrinya Flores.

Sebelum ditangkap pada Sabtu dini hari waktu setempat, Trump juga telah memperingatkan Maduro untuk turun dari jabatannya. Trump juga sempat menuduh Maduro mendukung kartel narkoba yang oleh Washington ditetapkan sebagai kelompok teroris, dan mengklaim kartel-kartel tersebut bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat penggunaan narkoba ilegal.

Sejak September, dilaporkan setidaknya lebih dari 100 irang tewas akibat serang yang dilancarkan pasukan AS dalam 30 serangan yang dilancarkan ke kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkobadari Venezuela di wilayah Karibia dan Pasifik. Para pakar hukum menyatakan serangan-serangan tersebut kemungkinan besar melanggar hukum AS dan hukum internasional.

BAGAIMANA AS MEMBENARKAN TINDAKAN INI?

Otoritas AS menyebutkan bahwa Departemen Kehakiman meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro, yang telah didakwa oleh dewan juri di New York bersama istrinya, putranya, dua tokoh politik, serta seorang yang diduga pemimpin jaringan kriminal internasional. Mereka dituduh terlibat dalam kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata.

Jaksa Agung Pam Bondi menulis di media sosial bahwa para terdakwa akan segera menghadapi sepenuhnya kerasnya keadilan Amerika di tanah Amerika dan di pengadilan Amerika.

Namun, dalam konferensi pers, Trump justru menuduh Venezuela telah mencuri kepentingan minyak Amerika Serikat. Ia mengatakan Washington akan mengambil kembali kepentingan tersebut dan berencana mengelola Venezuela untuk jangka waktu tertentu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Para pakar hukum internasional menilai pemerintahan Trump telah mengaburkan persoalan hukum dengan menyebut operasi ini sekaligus sebagai misi penegakan hukum yang terarah dan sebagai kemungkinan awal dari penguasaan jangka panjang AS atas Venezuela.

“Anda tidak bisa mengatakan ini adalah operasi penegakan hukum, lalu berbalik mengatakan sekarang kita perlu menjalankan negara tersebut, Itu sama sekali tidak masuk akal,” ujar profesor hukum tata negara di Northeastern University, Jeremy Paul.

APA KATA HUKUM?

Kongres AS memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, sementara presiden adalah panglima tertinggi militer. Presiden dari kedua partai selama ini kerap membenarkan aksi militer selama dianggap terbatas dan demi kepentingan nasional.

Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles mengatakan kepada majalah Vanity Fair dalam wawancara yang diterbitkan akhir tahun lalu bahwa jika Trump mengizinkan aktivitas tertentu di darat di Venezuela, maka persetujuan Kongres diperlukan.

Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa Kongres tidak diberi tahu sebelum operasi hari Sabtu tersebut.

Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan militer dilarang kecuali dalam kondisi tertentu, seperti adanya mandat Dewan Keamanan PBB atau untuk membela diri.

Perdagangan narkoba dan kekerasan kelompok dikategorikan sebagai tindak kriminal dan tidak memenuhi standar konflik bersenjata dalam hukum internasional yang dapat membenarkan respons militer, menurut para pakar hukum.

“Dakwaan pidana saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer guna menggulingkan pemerintahan asing, dan kemungkinan pemerintah akan mencoba membenarkannya dengan dalih pembelaan diri,” kata profesor hukum keamanan nasional di Columbia University, Matthew Waxman.

Amerika Serikat tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak 2019, menyusul pemilu yang menurut AS telah dicurangi.

APAKAH ADA PRESEDEN?

Amerika Serikat pernah menangkap tersangka kriminal di negara lain, termasuk di Libya, tetapi biasanya dengan persetujuan otoritas setempat. Meski pemerintahan Trump menyebut Maduro sebagai pemimpin tidak sah, Washington tidak mengakui pemimpin Venezuela lain yang dapat memberi izin resmi atas penangkapannya.

Pada 1989, AS menangkap Jenderal Manuel Noriega, pemimpin Panama saat itu, dalam situasi yang serupa. Noriega telah didakwa atas kasus narkoba, dan Washington menyatakan bertindak untuk melindungi warga AS setelah pasukan Panama menewaskan seorang tentara Amerika.

Saat itu, AS juga menyebut Noriega sebagai pemimpin tidak sah dan mengakui kandidat lain sebagai pemimpin Panama, yakni kandidat yang diklaim Noriega telah ia kalahkan dalam pemilu.

Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2022, kemudian divonis bersalah dalam kasus narkoba dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Trump memberikan pengampunan kepada Hernández pada bulan Desember.

Para pakar hukum meragukan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi pertanggungjawaban yang berarti atas tindakannya di Venezuela, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum, mengingat lemahnya mekanisme penegakan dalam hukum internasional.

“Sulit melihat bagaimana lembaga hukum mana pun bisa menjatuhkan konsekuensi nyata kepada pemerintahan ini,” ujar Paul dari Northeastern.