Korea Utara Kecam Penangkapan Presiden Venezuela: Ini Contoh Sifat Jahat AS!

Korea Utara mengecam keras serangan terbaru Amerika Serikat (AS) yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Nicolas Maduro. 

Tindakan penangkapan tersebut dinilai sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan contoh lain dari sifat jelek dan biadabnya Amerika Serikat. 

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan Pyongyang memahami beratnya situasi di Venezuela saat ini, yang menurutnya disebabkan oleh tindakan paksaan AS.

Juru bicara tersebut memperingatkan bahwa meningkatnya ketidakstabilan akan semakin memperburuk situasi regional yang sudah rapuh.

"Insiden ini menjadi contoh lain dari sifat jahat dan biadab Amerika Serikat, sifat yang telah disaksikan oleh komunitas internasional berkali-kali selama bertahun-tahun," kata kementerian tersebut yang dilaporkan oleh kantor berita negara KCNA, dikutip dari ANTARA, Senin, 5 Januari 2025. 

Korea Utara menggambarkan tindakan AS itu sebagai "hegemoni" dan bentuk "pelanggaran" kedaulatan yang paling serius serta "pelanggaran mencolok" terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, yang prinsip-prinsip dasarnya meliputi penghormatan terhadap kedaulatan, tidak campur tangan dalam urusan internal, dan integritas wilayah.

Pyongyang lantas mendesak komunitas internasional untuk menyuarakan protes terhadap AS dan menanggapi serius krisis Venezuela, memperingatkan bahwa krisis tersebut telah membawa konsekuensi buruk bagi stabilitas regional dan hubungan internasional.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela.

Trump juga mengumumkan bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap dan dibawa ke luar Venezuela.

Jaksa Agung AS Pamela Bondi mengatakan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Distrik Selatan New York.

Trump juga mengatakan pihaknya bakal mengelola kilang minyak Venezuela usai menangkap Nicolas Maduro di Caracas pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Ia menyatakan bahwa Amerika akan “menjalankan” Venezuela untuk sementara waktu setelah serangan militer AS berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers, menyusul operasi militer besar yang dilakukan Amerika Serikat di Venezuela pada Minggu 4 Januari 2026.

Trump mengatakan Amerika akan mengelola Venezuela hingga tercapai transisi kekuasaan yang aman, tertib, dan dianggap sah. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat akan masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang selama ini disebutnya rusak dan tidak produktif. 

Trump menilai industri minyak Venezuela telah lama mengalami kegagalan pengelolaan. Ia menyebut perusahaan minyak AS akan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperbaiki fasilitas produksi dan distribusi, sekaligus menghidupkan kembali sektor energi negara tersebut. Trump mengklaim langkah ini akan menghasilkan keuntungan bagi rakyat Venezuela dan juga Amerika Serikat.

Venezuela sendiri memiliki cadangan minyak mentah yang sangat besar, sekitar 303 miliar barel, atau hampir 20 persen dari total cadangan minyak dunia. Hal ini menjadikan negara tersebut sebagai salah satu target strategis dalam kebijakan energi global Amerika.

Namun hingga kini belum jelas bagaimana mekanisme Amerika Serikat dalam “menjalankan” Venezuela. Trump hanya menyebut bahwa pengelolaan sementara akan dilakukan oleh sebuah kelompok, tanpa merinci siapa saja yang terlibat. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez.

Trump mengklaim Rodríguez bersedia melakukan apa pun yang diminta Amerika Serikat. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Delcy Rodríguez melalui siaran televisi pemerintah Venezuela. Ia menegaskan bahwa Nicolás Maduro tetap merupakan satu-satunya presiden sah Venezuela dan pemerintah siap mempertahankan kedaulatan negara.