TB Hasanuddin: Kemlu Wajib Menentang Tindakan AS ke Presiden Venezuela

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin buka suara soal penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro beserta istrinya, yang ditangkap dalam sebuah operasi militer pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Dia menyebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus menentang tindakan Amerika Serikat yang sewenang-wenang melanggar kedaulatan negara lain.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin, 5 Januari 2026. 

Indonesia melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bersikap proaktif mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela.

Trump juga mengumumkan bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap dan dibawa ke luar Venezuela.

Jaksa Agung AS Pamela Bondi mengatakan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Distrik Selatan New York.

Trump juga mengatakan pihaknya bakal mengelola kilang minyak Venezuela usai menangkap Nicolas Maduro di Caracas pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Ia menyatakan bahwa Amerika akan “menjalankan” Venezuela untuk sementara waktu setelah serangan militer AS berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers, menyusul operasi militer besar yang dilakukan Amerika Serikat di Venezuela pada Minggu 4 Januari 2026.

Trump mengatakan Amerika akan mengelola Venezuela hingga tercapai transisi kekuasaan yang aman, tertib, dan dianggap sah. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat akan masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang selama ini disebutnya rusak dan tidak produktif. 

Trump menilai industri minyak Venezuela telah lama mengalami kegagalan pengelolaan. Ia menyebut perusahaan minyak AS akan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperbaiki fasilitas produksi dan distribusi, sekaligus menghidupkan kembali sektor energi negara tersebut. Trump mengklaim langkah ini akan menghasilkan keuntungan bagi rakyat Venezuela dan juga Amerika Serikat.

Venezuela sendiri memiliki cadangan minyak mentah yang sangat besar, sekitar 303 miliar barel, atau hampir 20 persen dari total cadangan minyak dunia. Hal ini menjadikan negara tersebut sebagai salah satu target strategis dalam kebijakan energi global Amerika.

Namun hingga kini belum jelas bagaimana mekanisme Amerika Serikat dalam “menjalankan” Venezuela. Trump hanya menyebut bahwa pengelolaan sementara akan dilakukan oleh sebuah kelompok, tanpa merinci siapa saja yang terlibat. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez.

Trump mengklaim Rodríguez bersedia melakukan apa pun yang diminta Amerika Serikat. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Delcy Rodríguez melalui siaran televisi pemerintah Venezuela. Ia menegaskan bahwa Nicolás Maduro tetap merupakan satu-satunya presiden sah Venezuela dan pemerintah siap mempertahankan kedaulatan negara. (ant)