Kenapa Amerika Serikat Tangkap Presiden Venezuela?
Awal tahun 2026 dunia dikejutkan dengan serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Insiden yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari 3 Januari 2026 kemarin di ibu kota Venezuela, Caracas.
Tak hanya menyerang ibu kota negara tersebut, pasukan militer AS juga menangkap presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Trump juga membagikan foto presiden Venezuela tersebut di platfor, Truth Social miliknya dengan caption ‘Nicholas Maduro di atas USS Iwo Jima’.
Maduro dan Flores saat ini diketahui telah berada di Amerika Serikat. Keduanya juga akan diadili di New York atas tuduhan keterlibatan dalam aksis nakroterorisme, kata Jaksa Agung AS, Pam Bondi dikutip dari laman The Guardian, Senin 5 Januari 2026.
Serangan mengejutkan dan penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang presiden yang masih menjabat ini merupakan puncak dari kampanye tekanan intensif AS terhadap Venezuela selama berbulan-bulan.
Sejak September, angkatan laut AS telah mengerahkan armada besar di lepas pantai Venezuela, melakukan serangan udara terhadap kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba di Karibia dan Pasifik, serta menyita kapal tanker minyak Venezuela.
Sedikitnya 110 orang dilaporkan tewas akibat serangan terhadap kapal-kapal tersebut. Kelompok hak asasi manusia menilai aksi itu berpotensi dikatagorikan sebagai kejahatan perang.
Langkah ini menjadi tindakan militer AS yang paling besar dan paling terbuka di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989. Operasi kilat tersebut mengejutkan komunitas internasional, baik sekutu maupun lawan AS, yang tidak menyangka akan adanya campur tangan terang-terangan di negara lain.
Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Trump mengatakan bahwa AS akan menjalankan negara itu sampai terjadi transisi kepemimpinan. Ia juga menyebut perusahaan-perusahaan minyak AS akan masuk ke Venezuela.
“Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai apa yang telah dicapai Amerika,” kata Trump dengan sombong.
Pemboman Venezuela dan penangkapan Maduro menandai eskalasi serius dan dramatis dari kampanye AS. Masa depan rezim yang berkuasa di Venezuela kini tidak menentu. Meski Trump menyatakan bahwa AS akan menentukan nasib negara tersebut, militer Venezuela tampaknya masih menguasai wilayah dan aset militernya.
Mengapa Trump Menangkap Presiden Venezuela?
Nicolás Maduro diketahui telah menjabat sebagai presiden Venezuela sejak 2013. Mantan sopir bus ini naik daun di era Chávez dan pernah menjabat sebagai menteri luar negeri sebelum menjadi presiden setelah Chávez wafat.
Kepemimpinan Maduro dinilai bersifat diktator. PBB memperkirakan bahwa lebih dari 20.000 warga Venezuela tewas akibat eksekusi di luar proses hukum hingga 2019. Lembaga-lembaga penting seperti peradilan melemah, dan supremasi hukum terus menurun. Hubungan dengan AS pun semakin memburuk di bawah pemerintahannya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Trump berulang kali menyerukan agar Maduro dilengserkan. Trump menuduh pemimpin Venezuela itu mengirim narkoba dan kriminal ke AS, klaim yang menurut para ahli tidak didukung bukti. Trump juga menuduh Maduro mencuri minyak milik AS.
Meski retorika terus memanas selama berbulan-bulan, penangkapan presiden yang masih menjabat pada hari Sabtu itu terjadi tanpa peringatan. Otoritas Venezuela tampaknya benar-benar terkejut oleh operasi berani tersebut.
Hubungan Memanas AS dan Venezuela
Hubungan AS dan Venezuela telah memburuk sejak Hugo Chávez menjadi presiden pada 1999. Chávez, yang secara terbuka menyebut dirinya sosialis dan anti-imperialis. Sikap ini membuat AS marah karena menentang invasi AS ke Afghanistan dan Irak, serta menjalin hubungan dekat dengan negara-negara seperti Kuba dan Iran. Hubungan kedua negara semakin merosot setelah Chávez menuduh AS mendukung upaya kudeta pada 2002.
Bagi banyak pihak di AS, khususnya dari sayap Partai Republik, orientasi ideologi sosialis pemerintah Venezuela menjadikannya musuh alami AS, bersama sekutunya, Kuba.
Seiring Chávez mengonsolidasikan kekuasaan, menekan lawan politik, dan mengambil alih banyak sektor swasta, AS mengecam Venezuela atas buruknya catatan hak asasi manusia. Meski sempat ada perbaikan kecil dalam hubungan kedua negara, situasi terus memburuk, terutama setelah Maduro berkuasa pada 2013.
Di bawah pemerintahan Trump, AS menyebut pemerintahan Maduro tidak sah dan pada 2019 mengakui Juan Guaidó, ketua parlemen, sebagai presiden Venezuela.
Pada Juli 2024, Maduro disebut kalah telak dalam pemilihan presiden, di tengah kemarahan publik terhadap kepemimpinannya yang makin otoriter dan runtuhnya ekonomi Venezuela. Pemerintahan Biden mengakui kandidat oposisi Edmundo González sebagai pemenang. Data pemungutan suara yang dirilis oposisi dan diverifikasi pakar independen menunjukkan González menang, namun Maduro tetap mempertahankan kekuasaan dengan melakukan penindakan keras.
Awal Desember, pemerintahan Trump menerbitkan Trump corollary, yang menyatakan bahwa belahan bumi barat harus berada di bawah kendali politik, ekonomi, perdagangan, dan militer AS. Dalam doktrin Trump yang baru ini, militer AS dapat digunakan untuk mengamankan akses terhadap sumber daya energi dan mineral di kawasan tersebut.
Beberapa jam setelah penangkapan Maduro, Trump kembali merujuk pada Doktrin Monroe abad ke-19, yang dulu digunakan untuk menegaskan kekuatan militer AS di Amerika Latin. Ia menyebutnya sebagai Doktrin Don-Roe” dan mengatakan, dominasi Amerika di belahan bumi barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi.