Siapa Nicolas Maduro, Ini Profil Presiden Venezuela yang Ditangkap Militer AS

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi sorotan internasional setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan penangkapannya dalam operasi militer di Caracas, Sabtu (3/1/2026).

Operasi tersebut diklaim dilakukan oleh angkatan bersenjata AS atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump.

Maduro ditangkap bersama istrinya, Cilia Flores de Maduro, dan akan menghadapi proses hukum di Amerika Serikat.

Penangkapan ini berkaitan dengan dakwaan pidana federal yang telah diajukan sejak 2020.

Profil Nicolas Maduro

Dilansir dari Reuters, Nicolas Maduro lahir pada 22 November 1962 dari keluarga kelas pekerja. Ayahnya merupakan seorang pemimpin serikat buruh.

Sebelum terjun ke politik, Maduro pernah bekerja sebagai sopir bus.

Ia dikenal sebagai pendukung setia Hugo Chavez, termasuk saat berkampanye untuk pembebasan Chavez dari penjara setelah upaya kudeta militer yang gagal pada 1992.

Karier Politik Nicolas Maduro

Maduro memenangi kursi parlemen setelah Chavez memenangkan pemilihan umum pada 1998. Karier politiknya terus menanjak ketika ia menjabat Presiden Majelis Nasional.

Ia kemudian dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Venezuela dan berkeliling dunia untuk membangun aliansi internasional melalui program bantuan yang didanai oleh pendapatan minyak. Chavez lalu menunjuk Maduro sebagai penerus politiknya.

Setelah Chavez meninggal dunia, Maduro terpilih sebagai presiden pada 2013.

Kepemimpinan Nicolas Maduro dan Krisis Venezuela

Selama masa kepemimpinannya, Venezuela mengalami keruntuhan ekonomi besar yang ditandai hiperinflasi dan kekurangan kebutuhan pokok secara kronis.

Pemerintahan Maduro juga dikenal karena tuduhan kecurangan pemilu, krisis pangan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Penindakan keras terhadap demonstran terjadi pada 2014 dan 2017.

Pada periode tersebut, jutaan warga Venezuela memilih bermigrasi ke luar negeri.

Pemerintahannya kemudian menjadi sasaran sanksi agresif dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

Foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan penutup mata saat diangkut di kapal USS Iwo Jima menuju New York, diunggah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di platform Truth Social pada Sabtu (3/1/2026), setelah serangan di Caracas.

Dakwaan AS kepada Nicolas Maduro Sejak 2020

Sekitar 2020, Washington mendakwa Maduro atas tuduhan korupsi dan kejahatan lainnya. Namun, Maduro menolak seluruh tuduhan tersebut dan sempat menyerukan dialog dengan AS.

Dakwaan kembali diperkuat setelah penangkapannya. Pengadilan federal di New York membuka dakwaan baru yang menuduh Maduro melakukan konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, dan pelanggaran senjata.

Dakwaan ini juga menyasar pejabat senior Venezuela lainnya.

Rincian Dakwaan Narkotika Internasional

Dilansir dari NPR, Jaksa Agung AS Pam Bondi menyatakan bahwa Maduro dan istrinya akan segera diadili di pengadilan Amerika Serikat.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa selama lebih dari 25 tahun, para pemimpin Venezuela diduga menyalahgunakan jabatan publik untuk mengimpor berton-ton kokain ke AS.

Sejak 1999, Maduro dan pihak lain disebut bekerja sama dengan Kartel Sinaloa, Zetas, Tren de Aragua, serta kelompok kriminal lainnya.

Jaksa juga menuding bahwa elit politik dan militer Venezuela memperkaya diri dengan memberi perlindungan logistik kepada jaringan narkoba.

Disebutkan pula bahwa pada 2006–2008, saat menjabat Menteri Luar Negeri, Maduro diduga menjual paspor diplomatik dan memfasilitasi penerbangan berkedok diplomatik untuk penyelundupan narkoba.

Maduro juga dituduh bekerja sama dengan Cilia Flores dalam menyelundupkan kokain yang telah disita penegak hukum Venezuela, serta memerintahkan penculikan, pemukulan, hingga pembunuhan terhadap pihak yang mengganggu operasi narkoba.

Nicolas Maduro Terpilih Kembali dan Sorotan HAM

Maduro kembali terpilih sebagai presiden untuk periode ketiga pada pemilu 2024. Kemenangan tersebut menuai kecaman dari pengamat internasional dan oposisi yang menilai pemilu berlangsung curang.

Ribuan demonstran dipenjara. Misi pencari fakta PBB menemukan bahwa Garda Nasional Bolivarian melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama lebih dari satu dekade dengan menargetkan lawan politik.

Sorotan internasional terhadap represi pemerintahannya menguat setelah pemimpin oposisi Maria Corina Machado menerima Hadiah Nobel Perdamaian 2025.

Nicolas Maduro dipotret bersama istrinya, Cilia Flores, dalam seremoni pelantikan presiden di Caracas, Januari 2025.

Penangkapan Maduro dalam Operasi Militer AS

Presiden Trump menyatakan bahwa angkatan bersenjata AS melancarkan operasi militer berskala besar di ibu kota Venezuela. Operasi tersebut menargetkan benteng militer di jantung Caracas.

"Semalam dan pagi ini, atas arahan saya, angkatan bersenjata Amerika Serikat melakukan operasi militer luar biasa di ibu kota Venezuela. Itu adalah operasi melawan benteng militer yang sangat kokoh di jantung Caracas untuk membawa diktator buronan Nicolás Maduro ke pengadilan," kata Trump, dilansir dari situs resmi Pemerintah Amerika Serikat.

Trump menambahkan bahwa Maduro dan istrinya kini akan menghadapi pengadilan pidana terkait dakwaan Departemen Kehakiman AS tahun 2020, termasuk terorisme narkoba dan perdagangan narkoba.

Respons Pemerintah Venezuela dan Klaim AS 

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan bahwa Nicolas Maduro adalah satu-satunya presiden sah Venezuela. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran langsung televisi pemerintah.

Rodriguez menuntut pembebasan Maduro dan istrinya serta menyerukan rakyat Venezuela tetap tenang dan mempertahankan kedaulatan nasional.

Ia juga menyebut Venezuela tidak akan pernah menjadi koloni atau budak imperium mana pun.

Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Rodriguez telah dilantik sebagai presiden Venezuela dan menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah berbicara dengannya.

"Pada dasarnya dia bersedia melakukan apa yang kami anggap perlu untuk membuat Venezuela kembali hebat," kata Trump.

Saat ini, penangkapan Nicolas Maduro melalui operasi militer AS masih mengejutkan masyarakat internasional.

Sejumlah pihak mengecam keras penggunaan kekuatan terbuka terhadap negara berdaulat dan tindakan terhadap kepala negara yang sedang menjabat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang