AS Tetapkan Kartel Matahari sebagai Organisasi Teroris, Presiden Venezuela Maduro Terlibat!

 Amerika Serikat pada Senin resmi menetapkan Cartel de los Soles atau Kartel Matahari asal Venezuela sebagai organisasi teroris internasional (foreign terrorist organization-FTO), termasuk sanksi tambahan terkait terorisme kepada kelompok yang oleh Washington disebut mencakup Presiden Nicolas Maduro dan sejumlah pejabat tinggi.

Pemerintah Venezuela langsung menolak keputusan tersebut, dan menyebutnya sebagai tindakan  "konyol" AS untuk menetapkan kelompok yang menurut Caracas "tidak ada".

Penetapan ini menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang sebelumnya mengatakan bahwa AS akan memasukkan Cartel de los Soles—atau Kartel Matahari—ke daftar FTO atas dugaan keterlibatannya dalam pengiriman obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat.

Langkah tersebut memicu kekhawatiran bahwa Washington dapat menggunakan penetapan itu sebagai dasar legitimasi untuk aksi militer terhadap Venezuela. Namun para pakar sanksi menilai undang-undang yang mengatur penunjukan FTO tidak memberikan landasan bagi tindakan militer.

Sementara itu, AS telah melakukan operasi maritim selama beberapa bulan terakhir, menargetkan kapal-kapal yang dicurigai sebagai penyelundup narkoba di lepas pantai Venezuela dan wilayah Pasifik Amerika Latin. Reuters melaporkan bahwa AS bersiap memasuki fase baru operasi terkait Venezuela dalam waktu dekat.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan penunjukan tersebut akan membuka “sejumlah besar opsi baru bagi Amerika Serikat,” menurut kutipan wawancara dengan One America News yang dirilis Kamis.

Pejabat AS menuduh Cartel de los Soles bekerja sama dengan geng Venezuela Tren de Aragua, yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai FTO, untuk mengirimkan narkotika ke AS.

Venezuela Balik Tuduh AS Incar Sumber Daya Alam

Pemerintahan Maduro kembali membantah terlibat dalam kejahatan terorganisir dan menuduh AS menginginkan perubahan rezim demi menguasai sumber daya alam Venezuela, terutama minyak.

"Mereka menginginkan cadangan minyak dan gas Venezuela… emas, berlian, besi, dan bauksit Venezuela," ujar Menteri Perminyakan Delcy Rodriguez melalui siaran televisi pemerintah.

Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil juga mengecam keputusan Washington.

"Venezuela dengan tegas, lugas, dan mutlak menolak rekayasa baru dan konyol yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang menyebut Kartel de los Soles yang tidak ada sebagai organisasi teroris," ujarnya melalui Telegram.

Gil menambahkan bahwa langkah tersebut menghidupkan kembali "kebohongan yang keji dan memalukan untuk membenarkan intervensi yang tidak sah dan ilegal terhadap Venezuela," dan menegaskan bahwa manuver tersebut akan bernasib sama seperti agresi-agresi sebelumnya: gagal. 

Penunjukan FTO memicu pergerakan pada obligasi dolar Venezuela yang sudah lama gagal bayar. Nilai obligasi tersebut naik hingga satu sen per dolar pada Senin, didorong meningkatnya minat investor di tengah tekanan Washington.

Data JPMorgan menunjukkan Venezuela menjadi salah satu penerbit dengan kinerja terbaik di pasar berkembang tahun ini, dengan imbal hasil 96%.

Pada Juli lalu, Departemen Keuangan AS telah menetapkan Cartel de los Soles sebagai "Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus," yang membekukan asetnya di AS dan melarang warga AS bertransaksi dengan kelompok tersebut.

Namun InSight Crime, lembaga analisis kejahatan terorganisir, menilai penyebutan Maduro sebagai pemimpin kartel adalah "penyederhanaan yang berlebihan," menggambarkan Cartel de los Soles sebagai sistem korupsi pejabat militer-politis yang bekerja sama dengan pengedar narkoba demi keuntungan.

Will Freeman, peneliti Amerika Latin di Council on Foreign Relations, menilai terdapat kemungkinan Maduro mengetahui aktivitas korupsi tersebut.

"Apakah dia terlibat atau setidaknya menyadari keterlibatan resmi militer dengan para pengedar kokain? Sangat mungkin," ujarnya. "Tetapi apakah itu berarti dia mengarahkan pergerakannya dan mengoordinasikan aliran narkoba? Kami tidak pernah memiliki informasi yang dapat diungkapkan secara publik,"

Legalitas Operasi Militer AS Dipertanyakan

Sejumlah ahli juga mempertanyakan legalitas kampanye AS di Karibia dan Pasifik selatan, di mana militer AS menewaskan belasan orang dengan meledakkan kapal yang dicurigai membawa narkoba.

Survei Reuters menunjukkan hanya 29% warga AS mendukung tindakan militer yang membunuh tersangka pengedar narkoba tanpa proses hukum seperti pengadilan.

Seorang mantan pejabat senior Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa penunjukan FTO tidak dimaksudkan sebagai landasan aksi militer.

"Tidak pernah tersirat bahwa dengan menunjuk suatu entitas sebagai FTO, entitas tersebut akan… memenuhi standar untuk aksi militer," katanya.

Peter Harrell, pejabat pemerintahan Biden, menjelaskan bahwa penambahan daftar FTO meningkatkan tanggung jawab pidana bagi siapa pun yang memberikan dukungan material kepada organisasi tersebut.