Sekjen Jari 98: Polri Garda Supremasi Sipil
Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (Jari 98), Peri Supriadi menegaskan bahwa institusi Polri merupakan garda supremasi sipil. Hal tersebut disampaikan, dalam peluncuran survei Centre for Indonesian Strategic Action (CISA) di Jakarta, pada Senin, 24 November 2025.
Survei CISA memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil.
Ia menjelaskan yang membedakan rezim otoriterianisme dengan rezim demokratis adalah bagaimana kekuatan negara bersenjata, tidak hanya militer, tetapi juga Polri harus tunduk pada otoritas sipil.
Ilustrasi Polri.
Ia melanjutkan, institusi kepolisian mempunyai tiga fungsi sekaligus yaitu penegakan hukum, kamtibmas, serta perlindungan dan pengayoman termasuk dalam hal ini penanganan terorisme.
“Pertama, saya mengapresiasi survei CISA ini yang berupaya memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Kedua, survei ini mengkonfirmasi bahwa harapan publik terhadap Polri untuk menjaga ruang demokrasi sipil teramat besar. Tantangan terbesarnya adalah, merawat harapan itu agar Polri dapat lebih maksimal lagi dalam menjalani tupoksinya atau saya menyebutnya, garda supremasi sipil. Berikutnya, tidak terseret dalam ruang politik praktis,” kata Peri dalam keterangannya, Senin, 24 November 2025.
Ia menilai, apabila sudah terlibat dalam politik praktis, maka praktik dalam menjalani tupoksinya tidak akan bisa netral dan independen.
“Ujian terbesar dalam ruang demokrasi sipil saat ini adalah menjaga agar kekuatan bersenjata tetap berada di bawah kontrol sipil, baik pemerintah maupun DPR. Termasuk kelompok masyarakat sipil yang turut serta mengawasi agar tidak terjadi fenomena ‘elit capture’ baik terhadap polisi maupun militer yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan stabilitas politik juga dapat terjaga,” ungkapnya.
Ia berharap, agar agenda reformasi Polri yang tengah bergulir dapat memberikan hasil terbaik dan kinerja institusi Bhayangkara dapat lebih optimal lagi dengan tetap berkarakter sipil.
“Dari survei CISA, kita bisa dapati bagaimana harapan publik juga teramat besar terhadap agenda reformasi kepolisian. Dan kita berharap agar citra Polri ke depan semakin baik yang paralel dengan itu akan berkontribusi pula terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menjelaskan bahwa secara umum persepsi publik terhadap Polri sangat positif dan itu terlihat dari data survei. Menurutnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Herry menambahkan bahwa masyarakat menilai institusi Bhayangkara telah bekerja secara baik.
Hasilnya, sebanyak 76,5 persen masyarakat menilai kinerja Polri baik, 14,3 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 9,2 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Hal itu berbanding lurus dengan pertanyaan berikutnya terkait kepuasan kinerja Polri. Berdasarkan data survei, sebesar 72 persen.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Mako Brimob Kwitang
Sedangkan 19,9 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
“Saat diajukan pertanyaan apakah kinerja Polri masih belum transparan, sudah cukup transparan, sudah transparan, atau sudah sangat transparan, sebesar 69,7 persen masyarakat menilai kinerja Polri sudah transparan, 28,9 menjawab masih belum transparant, dan terakhir sebesar 1,4 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” kata Herry.
