Belanja BLUD BIsa Lebih Transparan hingga Lebih Dipertanggungjawabkan Manfaatkan Hal Ini
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah terus menjadi agenda strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja barang dan jasa. Salah satu instrumen utama dalam digitalisasi pengadaan tersebut adalah pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC dan difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam konteks tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, serta satuan pendidikan, memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang menuntut proses pengadaan yang cepat, mudah, dan tetap akuntabel. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman regulasi, adaptasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan lokapasar dalam proses belanja BLUD.
Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli dalam menegaskan bahwa BLUD membutuhkan mekanisme pengadaan yang adaptif, namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.
“BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yudia dikutip dari keterangannya, Jumat, 27 Februari 2026.
Sebagai bagian dari upaya percepatan adopsi pengadaan digital tersebut, telah diselenggarakan Web Seminar Webinar “Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI” secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh hampir 1.000 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, dan melibatkan pemangku kepentingan pengadaan dari pemerintah pusat dan daerah
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, serta unit BLUD lainnya mengenai mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Materi yang disampaikan dalam webinar meliputi sosialisasi kebijakan dan regulasi pengadaan BLUD, pengenalan ekosistem pengadaan digital lokapasar mitra LKPP RI, alur dan tata cara belanja BLUD melalui lokapasar mitra, serta pemaparan praktik baik dan studi kasus implementasi pengadaan BLUD secara digital.
Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP RI, Mieke Eka Putri menyampaikan bahwa pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI merupakan bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin terintegrasi.
“Melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terhubung dengan INAPROC, BLUD dapat melakukan pengadaan secara lebih lincah dan terdokumentasi. Hal ini mendukung transparansi proses belanja sekaligus mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban,” jelasnya.
Direktur RSUD Nene Mallomo Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dr. Suwarta Yuddin Pande, yang menilai bahwa pemanfaatan lokapasar mitra memberikan dampak positif terhadap operasional layanan kesehatan.
“Belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI membantu kami dari sisi kecepatan proses dan kerapian administrasi. Sistem yang terintegrasi sangat mendukung pengelolaan keuangan BLUD agar lebih tertib dan efisien,” ungkapnya.
Sementara itu, CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung penguatan pengadaan digital BLUD melalui lokapasar.
“Kami berkomitmen mendukung BLUD dalam memanfaatkan Mbizmarket, yangmerupakan Lokapasar Mitra LKPP RI secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra lokapasar, diharapkan penguatan ekosistem pengadaan digital di lingkungan BLUD dapat terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
