Menanam Pohon, Lupa Menanam Kesadaran: Tantangan Pendidikan Hijau dan SDGs

 Pohon ditanam, sampah dipilah, dan lomba kebersihan digelar. Hampir setiap sekolah kini berlomba tampil hijau. Spanduk memuat “Sekolah Ramah Lingkungan” bertebaran di mana-mana. Tapi di balik warna hijau yang menghiasi halaman sekolah, muncul pertanyaan sederhana: apakah kesadaran ekologis benar-benar tumbuh di ruang kelas, atau hanya berhenti sebagai simbol di spanduk?

Isu pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar jargon global. Ia menjadi cermin peradaban moral, seberapa bijak manusia memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan masa depan bumi. Inilah esesnsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 4.7 yang menekankan pentingnya Education for Sustainable Development (ESD) agar setiap peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk menjaga bumi.

Laporan terbaru UNESCO (2025) lewat Greening Curriculum Indicator (GCI) mengungkap fakta yang mencemaskan: dari 110 negara, hanya sekitar separuh yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan secara menyeluruh ke dalam kurikulum nasional. Rata-rata skor GCI global baru 40,2 dari 100, dengan Asia Tengah dan Selatan mencatat nilai tertinggi (47,8) dan Afrika Utara - Asia Barat terendah (29,0).

Data ini menunjukkan bahwa semangat Education for Sustainable Development (ESD) yang digaungkan sejak UN Transforming Education Summit 2022 belum diimplementasikan secara merata antarnegara, termasuk Indonesia. Di tengah arus kebijakan global dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ambisius, ada satu hal mendasar yang sering dilupakan: pendidikan hijau.

Pendidikan Hijau: Dari Pengetahuan ke Tindakan

Pendidikan hijau seharusnya bukan sekadar pelajaran tambahan tentang lingkungan. Ia adalah proses membangun cara berpikir dan mengambil tindakan yang diinginkan. Sayangnya, banyak program pendidikan lingkungan yang masih terhenti pada tingkat pengetahuan, membuat siswa “tahu”, namun belum “bertindak”.

Penelitian Kudzai Velempini dalam artikel ilmiah Assessing the Role of Environmental Education Practices Towards the Attainment of the 2030 Sustainable Development Goals (2025) yang dimuat di jurnal Sustainability menunjukkan bahwa lebih dari separuh lembaga pendidikan di negara berkembang belum mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara utuh. Pendidikan lingkungan masih berfokus pada teori, bukan pembentukan perilaku dan nilai. Padahal, keberlanjutan tidak akan terwujud jika hanya dipahami, tanpa dihayati dan dipraktikkan.

Pendidikan hijau bisa menjadi pemicu perubahan sosial, menumbuhkan kebiasaan hidup yang lebih peduli pada bumi dan sesama, sebagaimana misi SDG 13 (Penanganan Peubahan Iklim) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan). Tanpa kebijakan yang kuat dan dukungan berkelanjutan, “sekolah hijau” hanya akan menjadi label tanpa makna. Selama pembelajaran masih fokus pada hafalan dan angka ujian, kesadaran ekologis sulit tumbuh.

Nicole Ardoin bersama dua rekannya, dalam tinjauan ilmiah Environmental Education Outcomes for Conservation: A Systematic Review (2020) di jurnal Biological Conservation, menganalisis 105 studi di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa sebagian besar program pendidikan lingkungan memang meningkatkan pengetahuan dan sikap konservasi, tetapi hasil paling kuat muncul dari pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan kegiatan komunitas. Pendidikan yang menghubungkan siswa dengan alam nyata lebih efektif membentuk perilaku pro-lingkungan dibandingkan metode ceramah di ruang kelas.

Guru Sebagai Pemicu Perubahan Sosial, Kearifan Lokal Sebagai Akar

Kunci perubahan ada pada guru. Mereka bukan sekedar mengajar, melainkan agen perubahan sosial. Guru harus dibekali pelatihan yang memampukan mereka menumbuhkan rasa ingin tahu lintas disiplin, menghubungkan sains dengan etika, ekonomi dengan ekologi, serta teknologi dengan tanggung jawab sosial. Seperti yang ditegaskan Velempini, keberhasilan pendidikan hijau bergantung pada sejauh mana guru menginternalisasi nilai-nilai keinginan dan mengajarkannya secara kontekstual di ruang kelas.

Selain itu, pendidikan hijau di Indonesia perlu berpijak pada kearifan lokal . Nilai-nilai seperti Tri Hita Karana di Bali yang menekankan keseimbangan manusia - alam - spiritualitas, atau konsep tata titi tentrem di Jawa yang menekankan keharmonisan hidup, bisa menjadi fondasi pembelajaran lingkungan yang membumi dan diterapkan pada identitas bangsa.

Saat Program Tak Cukup Tanpa Sistem

Upaya seperti Program Sekolah Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) patut diapresiasi. Tahun 2024, sebanyak 720 sekolah menerima penghargaan, meningkat 169 sekolah dibandingkan tahun 2023 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Namun, dalam tinjauan ilmiah Abu Bakar Shiddiq et al. (2024) di Kybernology Journal, yang mengevaluasi implementasi Program Sekolah Adiwiyata di SMPN 12 Tangerang Selatan, ditemukan bahwa meski program ini berhasil menumbuhkan perilaku peduli lingkungan di kalangan siswa, masih ada tantangan dalam pengelolaan administrasi dan integrasi kebijakan lingkungan ke seluruh kegiatan sekolah. Artinya, keberhasilan program sering kali bergantung pada inisiatif sekolah dan partisipasi warga, belum sepenuhnya pada sistem yang berkelanjutan.

Menumbuhkan Generasi yang Mencintai Bumi

Pada akhirnya, pendidikan hijau bukan proyek, melainkan gerakan moral. Guru harus menjadi teladan hidup berkelanjutan, masyarakat menata ulang kebiasaan konsumsi, dan siswa belajar mencintai bumi, bukan sekadar menghafal tentangnya.

Keberlanjutan sejati dimulai dari ruang kelas, tempat anak-anak belajar bahwa mencintai bumi berarti menjaga masa depan. Karena menjaga bumi bukan sekadar menjaga planet tetap hijau, namun memastikan kemanusiaan tetap layak untuk ditinggali.

Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.