Top 5+ Tantangan Kelompok Masyarakat Prasejahtera dari Pendidikan hingga Risiko Kesehatan
Tantangan hidup masyarakat prasejahtera selalu menjadi isu yang tak lekang oleh waktu. Ketika ekonomi bergerak cepat dan kebutuhan hidup terus meningkat, kelompok ini justru harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan kualitas hidup.
Kalangan keluarga prasejahtera harus menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan dasar atau mengalokasikan dana untuk layanan dasar. Ketimpangan akses inilah yang membuat lingkaran kemiskinan semakin sulit diputus.
Dalam berbagai laporan lembaga internasional seperti Bank Dunia, UNICEF, hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan masyarakat miskin masih menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi ketimpangan akses layanan dasar. Di Indonesia, potret serupa juga terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi kerap beririsan dengan masalah pendidikan dan kesehatan keluarga.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut lima tantangan utama yang umumnya dihadapi kelompok masyarakat prasejahtera, berdasarkan temuan dari lembaga-lembaga kredibel tersebut.
1. Kerentanan Ekonomi dan Pendapatan Tidak Stabil
Menurut World Bank, salah satu karakteristik utama rumah tangga prasejahtera adalah pendapatan yang tidak menentu. Umumnya, kalangan ini bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang berubah-ubah setiap hari.
Kondisi ini akan akan menjadi masalah saat inflasi melonjak. Di mana biaya hidup meningkat sehinggga masyarakat miskin semakin rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga pangan atau kehilangan pekerjaan.
2. Akses Pendidikan yang Terbatas
Pada tahun 2024, UNICEF mencatat satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa dukungan finansial. Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi keluarga prasejahtera di Indonesia imbas keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak berisiko putus sekolah.
Ketimpangan akses pendidikan tersebut menegaskan pentingnya intervensi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini mencerminkan kebutuhan intervensi pendidikan menjadi semakin penting mengingat data BPS 2024 menunjukkan angka putus sekolah masih tinggi pada kelompok ekonomi terbawah.
Sebagai upaya menjembatani tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025 yang menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga sarjana. Total sepanjang tahun ini, perusahaan telah memberikan beasiswa kepada3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Ilustrasi Pemberian Beasiswa untuk Anak dari Masyarakat Prasejahtera
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan beasiswa ini merupakan bentuk keberpihakan perusahan kepada keluarga nasabah. Ia menyakini bahwa pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan.
“Kami ingin memastikan bahwa mimpi anak-anak nasabah tidak terhenti karena faktor ekonomi," tutur Arief dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 20 November 2025.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, juga menekankan pentingnya peran beasiswa dalam pembangunan SDM. Terlebih program ini bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya misi pemerataan akses dan peningkatan kualitas SDM Indonesia.
“Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK
Program beasiswa ini berupaya menghadirkan perubahan yang berkelanjutan, tidak hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini menjadi kontribusi nyata PNM dalammemperkuatfondasi SDM unggul, sejalan dengan agenda pembangunan nasional
3. Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan
World Health Organization (WHO) menyoroti bahwa masyarakat prasejahtera memiliki hambatan terbesar dalam mengakses layanan kesehatan dasar. Jarak fasilitas kesehatan, biaya pemeriksaan, dan minimnya pengetahuan mengenai pencegahan penyakit menjadi hambatan utama.
Akibatnya, penyakit ringan pun dapat berkembang menjadi kondisi serius. Mulai dari ISPA, diare, penyakit kulit, TBC, gizi buruk hingga anemia.
4. Lingkungan Permukiman yang Tidak Memadai
Data BPS menunjukkan bahwa banyak keluarga prasejahtera tinggal di permukiman padat dengan sanitasi buruk. Lingkungan seperti ini meningkatkan risiko penularan penyakit, terutama pada anak-anak dan lansia. Akses air bersih dan ventilasi yang minim turut memperparah kerentanan kesehatan mereka.
5. Minimnya Kesadaran dan Edukasi Kesehatan
Berbagai studi kesehatan masyarakat yang dirilis Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa edukasi kesehatan masih belum merata di kelompok prasejahtera. Kurangnya informasi mengenai gizi seimbang, kesehatan ibu dan anak, hingga pencegahan penyakit menular membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan jangka panjang.
