Soeharto Diusulkan jadi Pahlawan Nasional, Yusril: Keputusan Ada di Presiden

 Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menghormati setiap usulan dari masyarakat, termasuk  pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2, Soeharto. Namun, dia menekankan keputusan akhir mengenai pemberian gelar pahlawan ada pada Presiden, Prabowo Subianto. 

"Kita menghormati perbedaan pendapat yang muncul di tengah-tengah masyarakat di kalangan akademisi terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden Soeharto," kata Yusril di Kantor PPATK pada Selasa, 4 November 2025.

"Akhirnya kan keputusan itu ada di tangan Presiden, jadi kita menghargai semua pendapat-pendapat yang berkembang," lanjut dia.

Yusril mengaku belum menerima bocoran soal gelar pahlawan nasional itu akan diberikan oleh Prabowo kepada Soeharto ataukah tidak. Dia hanya menyebut penganugerahan gelar pahlawan nasional kemungkinan akan diumumkan saat peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025.

"Saya belum mendapatkan satu kabar yang pasti apakah usulan terhadap hal itu akan diterima oleh Presiden. Internal pun saya nggak tahu apakah Menteri Sosial sudah mengajukannya kepada Presiden atau belum," ucap dia.

Adapun disinggung soal dirinya secara pribadi setuju ataukah tidak atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Yusril enggan berbicara banyak.

"Saya pemerintah jadi saya nggak bisa berbicara mendukung atau tidak mendukung, karena memang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan saya sebagai Menko di Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata dia.

Diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. 

"Ya mudah-mudahan, insyaAllah sih. InsyaAllah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama," kata dia menjawab pertanyaan pewarta selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa.

Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.  

Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

Unggahan Prabowo Subianto bersama Soeharto

Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).