Kisah Sumiati, Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Maluku Tengah, Anak Putus Sekolah karena Tak Punya Seragam

sekolah gratis, Maluku Tengah, tak punya seragam, Sekolah Rakyat, Pendidikan Anak Miskin, MPLS Sekolah Rakyat, sekolah rakyat Maluku tengah, Dinas Sosial Maluku Tengah, Kisah Sumiati, Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Maluku Tengah, Anak Putus Sekolah karena Tak Punya Seragam, Anak Putus Sekolah karena Tak Punya Seragam, Dapat Informasi dari Pendamping PKH, Lingkungan Sekolah yang Lebih Aman, Hidup Serba Pas-pasan, Puluhan Siswa Diterima di Sekolah Rakyat, Dinas Sosial: Anak-anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

Satu kisah menyentuh datang dari Sumiati (33), warga Dusun Amdua, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang anaknya sempat putus sekolah karena tidak memiliki seragam.

Perempuan yang akrab disapa Mama Sumiati ini hadir melepas sang anak saat pembukaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan pemeriksaan kesehatan siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah, di Masohi, Senin (6/10/2025).

Anak Putus Sekolah karena Tak Punya Seragam

Sumiati menuturkan, anaknya enggan melanjutkan sekolah ke jenjang SMP karena tidak memiliki seragam sekolah.

“Anak saya tidak masuk SMP karena tidak ada baju sekolah. Dia malu hati (canggung) dengan teman-teman seusianya,” kata Sumiati kepada wartawan.

Sumiati mengaku sudah berupaya membelikan seragam sekolah untuk anaknya, namun anaknya tetap menolak untuk kembali bersekolah.

“Sebenarnya sudah saya belikan sepasang baju sekolah, tapi anak saya sudah tidak mau sekolah lagi,” ujarnya.

Dapat Informasi dari Pendamping PKH

Harapan Sumiati kembali muncul ketika mendapat informasi dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tentang adanya Sekolah Rakyat Maluku Tengah.

“Saya tanya, apakah di sekolah itu ada baju sekolah atau tidak. Karena ternyata tersedia, anak saya akhirnya mau sekolah kembali,” tutur Sumiati.

Padahal, sekolah SMP negeri terdekat sebenarnya berada tidak jauh dari rumahnya, hanya berjarak beberapa meter.

Namun, anaknya memilih bersekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah, atas saran dari pendamping PKH.

“Kami sebagai orang tua mendukung dan senang, karena di Sekolah Rakyat anak-anak bisa mengaji dan shalat,” ucapnya.

Lingkungan Sekolah yang Lebih Aman

Menurut Sumiati, lingkungan sekolah sebelumnya di kampung dinilai kurang kondusif. Banyak siswa yang bersikap tidak sopan dan sulit diatur.

“Anak-anak di kampung itu nakal, tidak sopan, bahkan tidak dengar-dengaran sama guru,” ujarnya.

Ia juga mengaku kerap menjadi sasaran tuduhan warga sekitar akibat lokasi rumahnya yang berdekatan dengan sekolah.

“Kalau pagar sekolah roboh, kami yang disalahkan. Lampu sekolah hilang, warga Amdua yang disalahkan. Bahkan ada anak pecahkan kaca sekolah, tapi nama anak saya yang tercoreng,” keluh Sumiati.

Hidup Serba Pas-pasan

Sumiati dan suaminya bekerja serabutan. Suaminya seorang tukang dan petani, sedangkan Sumiati sehari-hari berdagang sayur di pasar.

“Saya jual sayur daun singkong, rebung, gepe, dan lainnya. Kalau suami, selain bertani juga kerja tukang,” katanya.

Meski hidup pas-pasan, Sumiati mengaku bersyukur anaknya kini bisa kembali menempuh pendidikan berkat adanya program Sekolah Rakyat Maluku Tengah.

“Saya berterima kasih kepada Presiden. Saya berdoa semoga anak saya sukses,” harapnya.

Puluhan Siswa Diterima di Sekolah Rakyat

Senin (6/10/2025), sebanyak puluhan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah resmi menempati gedung baru di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Maluku Tengah, Kelurahan Letwaru, Kota Masohi.

Para siswa diantar oleh orang tua, petugas Dinas Sosial Maluku Tengah, serta guru dan tenaga kependidikan setelah mengikuti kegiatan MPLS dan pemeriksaan kesehatan.

Masing-masing siswa terlihat sibuk mencari kamar asrama. Setiap kamar diisi oleh empat siswa.

Sebelumnya, proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat ini telah menjangkau enam kecamatan, yakni Kota Masohi, Amahai, Teon Nila Serua, Teluk Elpaputih, Tehoru, dan Telutih.

Dinas Sosial: Anak-anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailissa, mengatakan setelah MPLS selesai, para siswa akan diserahkan kepada kepala sekolah untuk melanjutkan proses pembelajaran.

“Anak-anak ini berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Itu yang mesti jadi perhatian kita bersama. Saya minta kepala sekolah membina dengan baik karena ini menyangkut 75 anak dengan watak berbeda-beda,” ujar Ruslan.

Ia menambahkan, meski fasilitas Sekolah Rakyat Maluku Tengah masih terbatas karena masih dalam tahap rintisan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaikinya.

“Walaupun masih ada kekurangan, kita tetap jalan sambil menunggu fasilitas permanen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah, Raddy Jamair, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang telah mewujudkan berdirinya sekolah tersebut.

“Atas amanah dan harapan dari Presiden maupun Pemda, akan kami akomodir dengan baik,” tegas Raddy.

Raddy menjelaskan, sekolah yang baru dibuka ini memiliki 11 guru dan 28 tenaga kependidikan, termasuk tenaga administrasi, bendahara, operator, wali asuh, wali asrama, serta tenaga pendukung seperti petugas kebersihan.

Sebagian Artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Cerita Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Malteng: Tak Punya Seragam Anak Saya Pilih Putus Sekolah

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.