BGN Tegaskan Program MBG Tetap Jalan, Meski Desakan Moratorium Kian Menguat: Kecuali Satu Hal

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan.

Meski banyak desakan agar pemerintah menghentikan sementara atau melakukan moratorium, Dadan menegaskan program ini akan tetap dijalankan selama tidak ada perintah lain dari Presiden Prabowo Subianto.

“Di luar perintah itu (Presiden), saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” kata Dadan di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menurut Dadan, Presiden Prabowo secara langsung memerintahkan BGN untuk mempercepat pelaksanaan program MBG agar semakin banyak penerima manfaat yang bisa menikmati makanan bergizi.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, menunggu kehadiran program ini.

“Terkait kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak dan orang tua yang menantikan kapan menerima makan bergizi gratis,” ujarnya.

Siapa Saja yang Mendesak Moratorium Program MBG?

Desakan untuk menghentikan sementara program MBG datang dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), peneliti, hingga lembaga negara. Mereka menilai, maraknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah membuat program ini perlu dievaluasi total.

Peneliti dari Monash University, Grace Wangge, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, menyampaikan bahwa moratorium perlu dilakukan agar pemerintah bisa melakukan perbaikan menyeluruh.

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan. Masa kita mau tunda sampai kapan lagi?” ujarnya pada 22 September 2025.

Menurut Grace, evaluasi total sangat dibutuhkan karena banyaknya kasus keracunan yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap program MBG. Ia juga menyoroti lemahnya mekanisme evaluasi serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Apa Pandangan Lembaga Pemantau Pendidikan?

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menekankan bahwa keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding target politik.

“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” kata Ari.

Ia menyebut bahwa persoalan keracunan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi sudah menyentuh aspek sistemik dalam tata kelola program di BGN.

“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” tegasnya.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menambahkan bahwa hingga 14 September 2025, tercatat sebanyak 6.452 anak menjadi korban keracunan akibat program MBG. Ia mendesak Presiden untuk segera bertindak.

“Artinya lonjakan ribuan korban keracunan ini kalau tidak direm, Presiden, please, jangan main-main dengan nyawa. Mohon utamakan keselamatan anak,” ujarnya.

Bagaimana Tanggapan Lembaga Antikorupsi?

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyerukan penghentian sementara program MBG agar dilakukan evaluasi menyeluruh. Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menilai banyaknya laporan keracunan menunjukkan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).

“Respon kami dari ICW dan teman-teman koalisi, kita mendorong agar program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat,” kata Eva pada 23 September 2025.

Menurutnya, kebijakan MBG telah dibajak untuk kepentingan promosi politik. Karena itu, ia menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan regulasi yang jelas termasuk juklak, juknis, dan SOP yang ketat.

Apa Sikap KPAI terhadap Program MBG?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyampaikan kekhawatiran atas banyaknya kasus keracunan yang menimpa anak-anak akibat program MBG. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total dan menghentikan sementara pelaksanaannya.

“Saya kira pertahanan anak sekecil itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Kepala BGN Pastikan MBG Jalan Terus, kecuali Ada Perintah Prabowo".