MBG Dinilai Bakal Jadi Program 'Raksasa'
Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menilai Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program paling mulia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menyoroti ancaman serius karena pelaksanaan program MBG tak terkendali dengan baik.
MBG, kata dia, seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin. Tetapi ketika anggaran makan dipotong, ketika dapur tidak layak tetap beroperasi dan pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.
Karena itu, kata Gus Lilur, MBG harus segera diselamatkan dari para 'copet' anggaran yang merusak idealisme program ini.
“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurutnya dapur MBG harus dikelola dan diawasi dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Sebab, MBG merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo.
“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.
Gus Lilur menegaskan, struktur SPPG sudah memiliki ketentuan teknis. Salah satunya yaitu harus ada ahli gizi, akuntan hingga relawan yang bekerja untuk memproduksi makanan bergizi.
Karena itu, jika seluruh aturan dijalankan secara benar, SPPG atau dapur MBG seharusnya bisa menjadi instrumen pelayanan publik yang baik.
“SPPG itu ada juknisnya. Ada ahli gizi, ada akuntan, ada relawan, semua punya hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di sekelilingnya muncul praktik fee, pungutan, lisensi yang tidak transparan, atau pemotongan nilai makanan, maka anak-anak yang menjadi korban,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyoroti struktur anggaran MBG yang menurutnya harus dijaga secara ketat agar tidak semakin tergerus di lapangan. Ia menyebut, alokasi yang dikucurkan untuk satu porsi MBG selama ini dipahami publik sebesar Rp15.000, dengan pembagian sekitar Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 untuk nilai makanan penerima manfaat.
“Kalau Rp10.000 itu benar-benar dibelanjakan untuk makanan, dengan volume 3.000 porsi per hari, berarti ada Rp30 juta per hari untuk bahan makanan. Kalau belanjanya benar, bukan harga eceran, itu sudah bisa menyajikan makanan yang layak, sehat, dan bergizi,” kata Gus Lilur.
Menurut Gus Lilur, MBG akan menjadi program 'raksasa' yang berhasil jika tiga hal dibenahi secara radikal, yaitu tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan.
Ia menilai Presiden Prabowo harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente.
“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” kata Gus Lilur.
Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis. Menurutnya, idealnya negara sendiri yang membangun SPPG dan mengelolanya secara langsung melalui BGN, tanpa harus mencari pihak ketiga.
Dengan begitu, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.
“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” tegasnya.
Selain itu, Gus Lilur juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG sedekat mungkin dengan sekolah.
Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, lalu melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas.
Dengan model ini, pengawasan menjadi lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan bisa disajikan lebih segar.
“Cukuplah SPPG dikelola oleh sekolah terkait, atau oleh negara melalui BGN dengan pengawasan sekolah. Bangun dapur dan kantin sekolah. Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.
