Pemerintah Dorong Proyek Emisi Rendah Karbon untuk Pembangunan di Masa Depan
Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk mencapai target kinerja efisiensi sumber daya, khususnya pada bangunan yang dikelola oleh pemerintah maupun sektor swasta.
"Untuk mempercepat upaya ini, Pemerintah mendorong keterlibatan pemangku kepentingan melalui program peningkatan kapasitas serta mendukung pemerintah daerah dalam penerapan dan sertifikasi bangunan hijau," ucap Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dalam acara proyek Asia Low-Carbon Buildings Transition (ALCBT), dikutip Sabtu, 27 September 2025.
Dalam proyek ALCBT yang diselenggarakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian PUPR ini, menghadirkan 300 peserta.
Adapun peserta terdiri dari para pemangku kepentingan utama sektor bangunan, termasuk pemerintah, pemilik bangunan, lembaga pembiayaan, serta produsen pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC).
Proyek ini membahas lebih lanjut upaya dan kemajuan Indonesia menuju bangunan berkelanjutan dan rendah karbon.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut, efisiensi energi juga sangat mendukung target Net Zero Emission Indonesia.
"Efisiensi energi dapat berkontribusi menurunkan hingga 37% emisi nasional, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penghematan dan penggunaan teknologi yang cerdas," terang dia.
Dalam mendukung proyek rendah emisi ini, ASEAN Centre for Energy (ACE), memperkenalkan pendingin udara rendah emisi yakni Pedoman Pengadaan Hijau (Green Public Procurement).
Terpisah, Direktur Eksekutif ACE Razib Dawood menyebut, Pengadaan Hijau ini efektif mendorong transisi rendah karbon khususnya di Asia Tenggara.
"Dengan memasukkan efisiensi dalam keputusan pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama, untuk pendingin udara yang menyumbang porsi terbesar konsumsi energi bangunan pemerintah dapat memberi teladan," ucap Razib.
