Pemerintah Dorong Pengembangan AI yang Berdaulat untuk Indonesia

 Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin masuk ke berbagai sektor kehidupan di Indonesia, mulai dari ekonomi hingga pendidikan. Pemerintah menilai bahwa pemanfaatan AI tidak cukup hanya pada aspek penggunaan semata, tetapi juga perlu diarahkan untuk menjaga kepentingan nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan Peta Jalan Nasional AI dan Pedoman Etika AI sebagai fondasi tata kelola. Ia menyebut Indonesia perlu memiliki model AI yang relevan dengan karakter domestik, yang ia sebut sebagai “Sovereign AI yang Berdaulat”.

“Yang paling penting adalah satu, kita jangan menjadi budaknya AI, tapi kita harus menjadi tuannya. Yang kedua, kita jangan jadi bangsa yang hanya menonton, menjadi pasar, tapi kita harus jadi pemain,” ujarnya dalam dialog FMB9 NgobrolINdonesia, dikutip Rabu 26 November 2025.

Nezar mengatakan, penyusunan dokumen strategis tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian, industri, komunitas, dan para peneliti terlibat langsung untuk memastikan regulasi ini mencakup kebutuhan teknis dan etis.

Ia menilai peta jalan dan pedoman etika menjadi pelengkap kerangka hukum seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan aturan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dengan cara itu, seluruh pemanfaatan dan pengembangan AI dapat berada dalam jalur regulasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Menurut Nezar, kecepatan perkembangan AI global membuat kedaulatan teknologi semakin mendesak untuk diperkuat. Ia menyebut hanya dalam dua tahun kemampuan generative AI tumbuh melampaui prediksi dan mendorong persaingan infrastruktur data center serta computing power.

Indonesia, kata dia, tidak boleh hanya mengandalkan model dari luar negeri yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan nasional. Di sisi lain, kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan AI juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Nezar menegaskan bahwa literasi digital publik adalah fondasi penting dalam adopsi teknologi. “Anak-anak perlu diajarkan cara kerja AI, dibentuk awareness, dan dilatih berpikir kritis,” imbuhnya.

Pemerintah memperkuat program pengembangan talenta digital melalui Digital Talent Scholarship, iCall Center, dan AI Talent Factory. Program tersebut kini berjalan di Universitas Brawijaya dan akan diperluas ke sejumlah kampus besar pada 2025.

Risiko penyalahgunaan teknologi juga menjadi sorotan, terutama terkait keamanan data dan maraknya deepfake. Nezar mengingatkan bahwa model AI bekerja dengan mempelajari data sehingga masyarakat perlu berhati-hati mengunggah foto atau dokumen sensitif.

Ia menyebut konten deepfake memiliki dampak sosial besar karena dapat meniru wajah atau suara seseorang dalam konteks yang tidak pernah dilakukan. Risiko ini dinilai dapat mengganggu stabilitas sosial ketika digunakan untuk pornografi, ujaran permusuhan, atau manipulasi politik.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan platform digital dan aparat penegak hukum. Upaya ini termasuk dorongan penggunaan alat deteksi konten AI dan standar autentikasi metadata pada platform.

Nezar menegaskan bahwa pengembangan AI harus dilihat sebagai perjalanan kolektif menuju masa depan digital nasional. “Kita harus menciptakan AI yang berdaulat, menguasai teknologinya, bukan hanya menjadi penonton,” pungkasnya.