DPD Dorong Pemerintah Bangun Rumah Sakit Canggih di Papua
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun 66 rumah sakit berstandar baik di seluruh daerah Indonesia.
Bahkan, Prabowo meminta 66 rumah sakit baru ini dibangun dengan kualitas canggih sesuai standar Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (KEI) seperti di Solo Tecknopark, Jawa Tengah.
“DPD RI mengapresiasi langkah presiden untuk pembangunan 66 rumah sakit canggih setara RS KEI di Surakarta. Kita tahu RS KEI memiliki peralatan canggih khusus melayani penyakit jantung, dan saat ini hanya ada sekitar 4 rumah sakit bertaraf canggih di Indonesia,” kata Filep melalui keterangannya pada Senin, 24 November 2025.
Namun, Filep mendorong agar di antara 66 rumah sakit baru itu juga dibangun di wilayah timur Indonesia untuk akses kesehatan yang adil dan merata.
"Jadi masyarakat di wilayah timur, termasuk Papua juga punya rujukan RS jantung terbaik tanpa perlu keluar Papua, atau bahkan keluar negeri,” ujar Senator asal Papua Barat ini.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, kata dia, Papua memiliki prevalensi jantung tinggi terutama di Papua Tengah yakni 1,65% yang merupakan tertinggi kedua secara nasional di bawah DI Yogyakarta 1,67% dan di atas DKI Jakarta 1,56%.
“Tingginya prevalensi penyakit jantung ini, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes besar mengakibatkan kematian karena terlambat didiagnosis, maka perlu fasilitas memadai. Bangunlah RS canggih di Papua, beri layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas dia.
Filep sepakat dengan Presiden Prabowo bahwa pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara. Untuk itu, ia berharap kasus kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya di Sentani, Jayapura jadi pelajaran penting agar pemerintah serius benahi layanan kesehatan.
"Inilah wajah masih rumitnya birokrasi hingga nyawa menghilang, mirisnya justru terjadi di kota. Bagaimana dengan masyarakat kita di pedalaman?," tegas Filep.
Menurut dia, Kementerian Kesehatan akan segera melakukan investigasi kronologi sekaligus mengevaluasi pihak-pihak yang terkait di daerah.
"Harapan kami ini juga akan jadi kesempatan untuk memperbaiki layanan kesehatan dan birokrasi yang efektif di Papua, dan berdampak juga ke daerah-daerah lain dengan masalah serupa,” pungkasnya.
