Soroti Kelas Menengah, Misbakhun: Pengeluaran Bertambah, Cicilan Berjalan tapi Harus Pikirkan Masa Depan
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 harus memberi ruang bagi kelas menengah untuk bertumbuh.
Menurut dia, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Pasalnya tantangan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan kelompok kelas menengah.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.
“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Dia mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.
Dia pun menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional. Ketika kelompok itu memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih kuat.
Sebaliknya jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, menurut dia, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan lapangan kerja.
"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” kata dia.
Dia menyampaikan bahwa dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40 persen terhadap PDB.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi
Dia menilai target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas, bukan dengan menambah tekanan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” katanya. (Ant)
