Jumlah PHK Tembus 80 Ribu Orang di 2025, CSIS Ingatkan Risiko Ini ke Pemerintah

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan mengatakan, dalam masalah pengangguran di Indonesia saat ini, dirinya melihat bahwa meskipun secara agregat rate-nya rendah yakni hanya sekitar 4,8 persen, namun secara absolut nilainya mencapai sekitar 7 persen dengan kriteria pengangguran yang sangat lebar.

Terlebih, meskipun secara rate jumlah pengangguran di Indonesia menurun, namun nyatanya hal itu hanya terjadi di sektor informal.

"Dan yang mengkhawatirkan, tingkat PHK itu makin hari makin meningkat. Tahun 2025 data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa sekitar 80 ribu orang ter-PHK, dan itu meningkat dari sebelumnya hanya sekitar 67 ribu orang. Dimana (PHK ) yang terbanyak terjadi di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah," kata Deni dalam Media Briefing 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik' secara virtual, Rabu, 7 Januari 2026.

Dia mengakui, salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah adanya permasalahan pengangguran di angkatan muda dan educated alias pengangguran terdidik, yang menurutnya merupakan klasifikasi orang-orang yang melek digital dan orang-orang yang vokal.

"Dimana kalau misalnya mereka telah berusaha keras tapi ternyata tetap tidak mendapatkan pekerjaan, yang ada adalah sinisme dan ketidakpuasan seperti yang kita lihat kemarin di akhir Agustus 2025," ujarnya.

Kemudian risiko lain yang tak kalah mengkhawatirkan dari tingginya angka pengangguran, menurutnya adalah adanya peningkatan harga makanan yang juga akan menekan inflasi. Khususnya jelang momen-momen tertentu seperti misalnya menjelang bulan suci Ramadan atau bahkan momen Lebaran.

Karenanya, meski data mencatat bahwa angka headline inflasi secara umum masih rendah, namun nyatanya angka volatile food dan harga harga barang-barang komoditas utama justru terpantau mengalami peningkatan.

"Misalnya beras hari ini Rp 15 ribu (per kg), dan di saat misalnya mau lebaran atau mau Ramadan serta di beberapa daerah itu mengalami bencana, itu dikhawatirkan kalau stoknya tidak ada maka akan mendorong peningkatan harga pangan," kata Deni.

Selain itu, Deni juga mengungkapkan adanya kekhawatiran soal peningkatan volatilitas dari harga energi. Dia mengakui, dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, diperkirakan harga energi secara global juga akan melambat.

Namun, Dia menegaskan bahwa hal itu tidak berarti bahwa Indonesia akan terbebas dari kemungkinan terjadinya peningkatan harga energi, yang terjadi akibat faktor eksternal seperti dinamika geopolitik global yang makin marak terjadi sampai saat ini dan ke depannya.

"Tapi (perlambatan harga energi global) itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari harga energi yang tinggi. Kenapa? Karena misalnya tekanan geopolitik yang terjadi di Iran akhir-akhir ini ataupun adanya stimulus yang besar dari pemerintah China, hal itu bisa berimplikasi pada peningkatan harga komoditas terutama barang-barang terkait energi," ujarnya.