DPR Soroti Stok Energi Cukup 21 Hari, Indonesia Belum Punya Cadangan Strategis

 Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi nasional.

Penutupan Selat Hormuz serta eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berdampak langsung pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam situasi ini, isu cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia menjadi sorotan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa stok BBM Indonesia saat ini memang hanya cukup untuk sekitar 21 hari. Namun, ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah stok operasional milik Pertamina.

Apa yang dimaksud dengan stok 21 hari?

Sugeng menjelaskan bahwa stok tersebut bukanlah cadangan strategis nasional, melainkan stok operasional yang dikelola oleh Pertamina.

"Stok BBM yang dimaksud, sebenarnya, merupakan ‘stok operasional’ Pertamina; baik berupa minyak mentah (crude) maupun BBM produk kilang, yang tersimpan di tangki-tangki timbun, kapal-kapal dan floating storage milik Pertamina," kata Sugeng kepada Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Artinya, persediaan tersebut adalah cadangan untuk menjaga kelangsungan distribusi harian, bukan stok darurat yang dirancang untuk menghadapi krisis jangka panjang.

Apakah Indonesia memiliki cadangan strategis nasional?

Sugeng menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki Cadangan Strategis Nasional BBM seperti yang diterapkan sejumlah negara maju.

"Kita tidak memiliki Cadangan Strategis Nasional BBM, sebagaimana konsep-konsep di negara-negara maju seperti USA, Jepang, Korea dan lain-lain. Cadangan Strategis Nasional (Strategic Petroleum Reserve/SPR) adalah stok BBM yang dimiliki negara sebagai cadangan dalam menjaga ketahanan energi, menstabilkan harga dalam negeri, dan juga sebagai penyangga pasokan di saat terjadi gangguan atau krisis," ujarnya.

Ia mencontohkan Amerika Serikat yang memiliki cadangan sekitar 700 juta barel minyak yang disimpan di bunker-bunker dan dikelola oleh Department of Energy.

Cadangan tersebut dapat dilepas ke pasar saat terjadi gejolak harga, kelangkaan akibat bencana, atau perang.

Negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga memiliki cadangan serupa yang dikuasai negara, bukan korporasi.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (10/2/2025).

Mengapa cadangan strategis penting saat krisis?

Menurut Sugeng, urgensi Cadangan Strategis Nasional BBM semakin terasa di tengah konflik yang mendorong lonjakan harga minyak global.

Dalam empat hari terakhir, harga minyak mentah melonjak lebih dari 12 persen. Minyak Brent bergerak di kisaran 79–83 dolar AS per barel dari sebelumnya 69–71 dolar AS, imbas serangan Amerika dan Israel ke Iran pada awal Maret.

Sementara itu, Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel dengan target lifting 610 ribu barel per hari.

"Dengan konsumsi BBM mencapai 1,6 juta barel per hari, maka kita dikategorikan sebagai net imported BBM sebesar 1 juta barel per hari. Dan menjadi berat dalam APBN karena terdapat subsidi (minyak solar, minyak tanah, LPG dan listrik) serta kompensasi (pertalite dan juga listrik)," jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga minyak global karena kebutuhan dalam negeri jauh melebihi kapasitas produksi.

Apa tantangan membangun cadangan strategis?

Sugeng mengakui bahwa pembangunan Cadangan Strategis Nasional memerlukan biaya besar.

"Memang ada konsekuensi, kalau kita mau mengembangkan Cadangan Strategis Nasional BBM, yakni biaya. Karena menampung dan menimbun BBM dalam tangki-tangki timbun atau di bunker-bunker terdapat biaya yang cukup besar; baik biaya investasi (CAPEX) maupun biaya operasional (OPEX). Sudah barang tentu pembiayaan dari APBN," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya pernah merancang konsep Cadangan Penyangga Nasional, namun hingga kini belum terealisasi secara optimal.

Apa kata pemerintah soal kondisi stok?

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa cadangan BBM nasional masih dalam kondisi aman.

"Masih cukup, 20 hari," kata Bahlil di Istana, Jakarta, jelang rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait situasi di Timur Tengah.

Ia memastikan tidak ada masalah terkait subsidi BBM di dalam negeri meskipun harga minyak dunia mengalami lonjakan.

Namun demikian, penutupan Selat Hormuz di tengah eskalasi konflik membuka potensi skenario terburuk bagi perekonomian Indonesia.

Lonjakan harga minyak berisiko mendorong kenaikan harga BBM domestik dan memicu tekanan inflasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang