Buntut Kenaikan Pertamax, Pemkab Boyolali Tarik Rem Penggunaan Mobil Dinas
- Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.
Pemkab Boyolali pun berencana melakukan pendataan penggunaan BBM di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan mempertimbangkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran.
Bupati Boyolali, Agus Irawan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran OPD untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait penggunaan BBM di lingkungan pemerintah daerah.
"Untuk penggunaannya di Pemerintah Kabupaten Boyolali di kedinasan nanti akan kita data juga tentunya. Nanti juga kita akan koordinasi dengan Pak Sekda, dengan jajaran, langkah-langkahnya seperti apa," kata Agus Irawan, Jumat (12/6/2026).
Menurut Agus, kenaikan harga Pertamax perlu direspons dengan langkah penghematan, terutama dalam penggunaan kendaraan operasional milik pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, pembatasan penggunaan kendaraan dinas berpotensi diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan yang saat ini dijalankan pemerintah.
"Karena kita tahu juga dengan situasi ataupun keuangan kita yang memang harus efisiensi semuanya. Tentunya nanti kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar penting sekali, pasti akan ada pembatasan-pembatasannya juga," ujarnya menukil TribunSolo.
Saat ini, Pemkab Boyolali memiliki 36 OPD yang masing-masing menggunakan kendaraan operasional berpelat merah.
