Bupati Tuban Beber Alasan Pengadaan Mobil Listrik Rp 1,2 Miliar untuk Kendaraan Dinas

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky memberikan penjelasan mengenai alasan pengadaan mobil listrik senilai Rp 1,2 miliar sebagai kendaraan dinasnya.

Namun, pengadaan mobil listrik tersebut menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan DPRD Kabupaten Tuban juga meminta pengadaan tersebut diurungkan.

Bupati yang akrab disapa Lindra itu mengatakan, pengadaan mobil dinas tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"InsyaAllah hal tersebut masih sesuai dengan nomenklatur yang ada, karena juknisnya memang sudah tersedia. Jadi, pilihan bagi kepala daerah ada dua, yakni menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar bensin biasa," ujarnya dilansir dari TribunJatim.

Mobil Listrik Dianggap Lebih Efisien dari Segi Biaya

Lindra menjelaskan, dari segi efisiensi anggaran, penggunaan mobil listrik dinilai lebih menguntungkan dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

Sebab, mobil listrik memiliki masa garansi hingga delapan tahun. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan selama masa tersebut.

“Selama masa garansi, seluruh perawatan masih menjadi tanggungan pihak dealer, mulai dari baterai hingga suku cadang lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, mobil listrik juga dianggap lebih efisien dari sisi konsumsi energi. Dengan baterai terisi penuh, kendaraan tersebut disebut mampu menempuh jarak hingga sekitar 700 kilometer.

Hal tersebut dinilai dapat menekan biaya operasional kendaraan dinas, baik untuk bahan bakar maupun pemeliharaan rutin.

“Dari sisi efisiensi bahan bakar juga jauh lebih murah karena menggunakan listrik,” pungkas Lindra.

Sebelumya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo menyampaikan bahwa saat ini pengadaan mobil listrik untuk bupati masih dalam proses.

“Untuk bupati masih proses,” ucapnya.

Ia menjelaskan alasan pemilihan mobil listrik tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau perorangan instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Mengapa dipilih kendaraan listrik, sebagaimana ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022,” pungkas Arif.

DPRD Minta Pengadaan Mobil Listrik Bupati Tuban Dibatalkan

Di sisi lain, rencana pembelian mobil dinas tersebut mendapat kritik dari DPRD Kabupaten Tuban.

Wakil Ketua DPRD Tuban Miyadi meminta agar Bupati Tuban mempertimbangkan kembali rencana pengadaan mobil listrik senilai Rp 1,2 miliar tersebut, terutama karena kondisi keuangan daerah yang sedang dalam masa efisiensi anggaran.

Menurutnya, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.

“Melihat kondisi keuangan daerah saat ini, sejumlah rencana pengadaan sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” ujar Miyadi.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengungkapkan bahwa DPRD sebelumnya sempat merencanakan pengadaan kendaraan dinas jenis HiAce pada tahun anggaran sebelumnya.

Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah DPRD bersama sejumlah fraksi sepakat melakukan efisiensi anggaran.

“Sebelumnya DPRD juga sempat hendak melakukan pengadaan mobil dinas HiAce, namun karena melihat situasi maka dibatalkan,” imbuhnya.

Miyadi menilai kendaraan dinas yang saat ini dimiliki pemerintah daerah masih cukup layak digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan, sehingga pembelian kendaraan baru dinilai belum mendesak.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul "Alasan Bupati Tuban Pakai Mobil Listrik Rp 1,2 Miliar untuk Kendaraan Dinasnya, Sempat Tuai Polemik" dan "Rencana Pengadaan Mobil Listrik Bupati Tuban Rp1,2 M Disorot, DPRD Desak Pembatalan Demi Efisiensi"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang