Pemkot Bandung Batasi Penggunaan Mobil Dinas, ASN Diminta Lebih Hemat BBM
Pemerintah Kota Bandung mulai mengurangi mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam penggunaan kendaraan dinas, sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini diambil menyusul dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi global.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan bahwa pembatasan mobilitas dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga BBM serta upaya efisiensi penggunaan energi.
Ia menyebutkan bahwa selama ini penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Bandung sudah dibatasi, bahkan tidak digunakan untuk perjalanan ke luar kota kecuali dalam kondisi tertentu.
"Kecuali ke daerah yang memang memerlukan mobil, ya. Selanjutnya sih kita selalu pakai kereta," ujar Farhan pada Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, kebijakan ini juga bertujuan memberikan contoh kepada masyarakat mengenai pentingnya penghematan energi di tengah situasi global yang tidak menentu.
Bagaimana upaya efisiensi yang didorong kepada ASN?
Selain pembatasan kendaraan dinas, Pemkot Bandung juga mendorong ASN untuk mencari terobosan dalam mobilitas sehari-hari.
Farhan mengimbau agar setiap pegawai mulai mempertimbangkan alternatif transportasi yang lebih efisien.
"Tapi saya mengimbau agar melakukan terobosan dalam mobilisasi sehari-hari. Memang tujuan utama kita nanti adalah harus bisa memperlihatkan sebuah contoh lah, ya, kepada kita semuanya tentang bagaimana kita bisa melakukan efisiensi mobilisasi pergerakan," katanya.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau dinas
- Menggunakan transportasi umum seperti kereta
- Mengoptimalkan perjalanan dinas agar lebih efisien
- Mendorong pola kerja yang meminimalkan mobilitas
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi BBM secara keseluruhan.
Apakah pasokan BBM di Bandung aman?
Farhan memastikan bahwa hingga saat ini suplai BBM di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan belum mengalami kenaikan harga.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
"Kita diskusi dengan para kepala daerah di Indonesia pada saat kita lagi acara silaturahmi, khususnya para kepala daerah di Jawa Barat. Itu masih dalam kondisi yang optimis bisa menjaga suplai BBM," ujarnya.
Selain itu, terdapat jaminan dari pemerintah pusat bahwa harga BBM dan BBG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.
Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Mengapa masyarakat diminta tidak panic buying?
Farhan menegaskan bahwa kondisi pasokan energi masih terkendali, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan panic buying.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan infrastruktur distribusi BBM dalam kondisi baik agar pasokan tetap lancar.
"Kita diminta untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung untuk distribusi BBM itu harus dalam kondisi yang baik, dan harus bisa meyakinkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying," kata Farhan.
Kekhawatiran kenaikan harga BBM di Indonesia tidak lepas dari dinamika global, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran.
Ketegangan di kawasan tersebut berdampak pada jalur distribusi energi dunia, terutama di Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis pengiriman minyak mentah.
Gangguan di wilayah ini memicu kenaikan harga minyak dunia, sehingga beberapa negara harus menyesuaikan harga BBM nonsubsidi agar tetap sesuai dengan mekanisme pasar.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga harga BBM bersubsidi, meskipun hal tersebut berpotensi menambah beban fiskal negara.
Situasi di perairan Timur Tengah turut berdampak pada operasional pengiriman energi, termasuk kapal tanker milik Indonesia.
Dilaporkan bahwa empat kapal tanker milik PT Pertamina sempat terjebak akibat konflik tersebut sejak akhir Februari 2026.
Dua kapal, yakni PIS Rinjani dan PIS Paragon, telah berhasil keluar dari zona konflik dan dinyatakan aman. Keduanya diketahui tidak membawa pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.
Sementara itu, dua kapal lainnya masih berada di sekitar Selat Hormuz dan terus dipantau oleh pemerintah bersama otoritas terkait.
Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Demi Hemat BBM, Pemkot Bandung Kurangi Penggunaan Mobil Dinas, hanya untuk Dalam Kota.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
