Survei Poltracking Indonesia: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Pilkada Melalui DPRD
Hasil survei Poltracking Indonesia membeberkan mayoritas masyarakat di Indonesia tidak setuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD. Masyarakat di Indonesia lebih menghendaki Pilkada dipilih secara langsung.
“59,5 persen publik itu tidak setuju kepala daerah bupati walikota gubernur itu dipilih oleh DPRD,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis di akun YouTube Poltracking TV, Kamis 4 Juni 2026.
Ahmad Zia meneruskan, selain ada mayoritas yang tidak setuju, ada juga masyarakat yang setuju Pilkada dipilih oleh DPRD. Sebanyak 20,9 persen masyarakat menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD.
“Kemudian yang cukup setuju di 20,9 persen sementara sangat setuju 3,3 persen dan kalau di total publik yang setuju total 24,2 persen,” tuturnya.
Maka dari itu, Ahmad Zia menegaskan, masyarakat tidak ingin Pilkada diselenggarakan secara tidak langsung. Namun, masih sama seperti survei Poltracking sebelumnya, masyarakat lebih menghendaki Pilkada dilakukan secara langsung.
“Lebih dari separuh publik kita tidak setuju pemilihan kepala daerah, bupati walikota gubernur dipilih oleh DPRD, melainkan tetap menghendaki seperti sebelum-sebelumnya dipilih secara langsung oleh rakyat,” ungkapnya.
Adapun survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada periode 11-17 Mei 2026. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.
