Tibet di Bawah Xi Jinping: Otoritarianisme di Perbatasan
Ketika Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2012 dan presiden negara pada tahun 2013, ia mewarisi Tibet yang sudah berada di bawah kendali ketat.
Namun, yang membedakan masa jabatannya adalah transformasi Tibet dari wilayah pinggiran yang diperebutkan menjadi laboratorium konsolidasi otoriter.
Kebijakan Xi terhadap Tibet bukanlah reaktif. Kebijakan ini disengaja, sistematis, dan merupakan lambang dari proyeknya yang lebih luas untuk mengamankan perbatasan Tiongkok sekaligus menghapus pluralisme budaya.
Tibet sebagai Perbatasan Keamanan
Xi secara konsisten membingkai Tibet sebagai isu keamanan nasional. Kedekatan wilayah tersebut dengan India, hubungan simbolisnya dengan Dalai Lama, dan sejarah perlawanannya menjadikannya, di mata Beijing, sebagai garis patahan potensial.
Di bawah Xi, Tibet telah mengalami pengamanan yang semakin mendalam. Arus pengungsi telah berkurang drastis melalui kontrol perbatasan yang dimiliterisasi dan tekanan pada jalur pelarian tradisional melalui Nepal.
Teknologi pengawasan, termasuk pengumpulan DNA, pengenalan wajah, pemantauan berbasis AI, dan pengawasan perbatasan, telah menjadikan Tibet dan komunitas Tibet di wilayah tersebut sebagai salah satu populasi yang paling diawasi ketat di dunia. Perbedaan pendapat, termasuk di ruang digital pribadi, telah dikriminalisasi di bawah kerangka hukum dan keamanan yang semakin luas.
Asimilasi sebagai Strategi
Kampanye Sinisasi Xi meluas melampaui Tibet, tetapi penerapannya di sana sangat keras. Kebijakan pendidikan telah memisahkan banyak anak-anak Tibet dari keluarga mereka, menempatkan mereka di sekolah berasrama dan prasekolah di mana bahasa Mandarin semakin menggantikan pengajaran bahasa Tibet.
Praktik keagamaan telah dibatasi: biara-biara menghadapi penggerebekan dan pengawasan, gambar Dalai Lama dilarang, dan para biksu telah ditahan dan diindoktrinasi secara politik.
Langkah-langkah ini bukanlah kebetulan. Langkah-langkah ini mencerminkan keyakinan Xi bahwa perbedaan budaya merupakan ancaman bagi persatuan nasional.
Perang Hukum dan Jangkauan Ekstrateritorial
Xi juga telah mempersenjatai hukum untuk memperluas penindasan di luar perbatasan Tibet. Undang-Undang Baru Tiongkok tentang Peningkatan Persatuan dan Kemajuan Etnis, yang diadopsi pada Maret 2026 dan akan mulai berlaku pada Juli 2026, telah menuai peringatan dari para ahli PBB, yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut berisiko memperkuat asimilasi paksa dan mendorong penindasan transnasional.
Arsitektur hukum ini menandakan niat Beijing tidak hanya untuk membentuk kembali identitas di dalam Tiongkok, tetapi juga untuk mengintimidasi komunitas diaspora dan mendefinisikan kembali kedaulatan, legitimasi, dan hak-hak budaya sesuai dengan ketentuan Tiongkok.
Tanggung Jawab Pribadi Xi. Tidak seperti para pendahulunya, Xi telah memusatkan kekuasaan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Mao. Kebijakan Tibet bukan sekadar produk dari kelembaman birokrasi.
Kebijakan itu mencerminkan visi pribadi Xi. Ayahnya, Xi Zhongxun, memiliki hubungan dengan Dalai Lama dan dikaitkan dengan pendekatan yang lebih lunak terhadap Tibet. Xi telah menolak warisan itu, dan memilih model kontrol yang jauh lebih memaksa. Oleh karena itu, penindakan di Tibet tidak dapat dipisahkan dari konsolidasi kekuasaan Xi dan proyek ideologisnya tentang "pemulihan nasional."
Konsekuensi Strategis Penghapusan
- Budaya: Identitas Tibet menghadapi risiko eksistensial di bawah kebijakan asimilasionis Xi.
- Ketidakstabilan regional: Pengamanan Tibet memperburuk ketegangan dengan India, memperumit persaingan Sino-India yang sudah tegang.
- Implikasi global: Represi ekstrateritorial Xi menantang demokrasi liberal untuk merespons, karena diam berisiko menormalisasi ekspansi otoriter di luar perbatasan Tiongkok.
Sejak 2012–2013, Xi Jinping telah mengubah Tibet menjadi arena kendali otoriter. Kebijakannya tentang pengawasan, asimilasi, pengamanan, dan perang hukum bukan sekadar taktik domestik. Itu adalah langkah strategis untuk mengamankan perbatasan Tiongkok dan memproyeksikan model otoriternya secara global.
Oleh karena itu, Tibet bukan hanya tragedi hak asasi manusia, tetapi juga peringatan geopolitik: Tibet di bawah Xi adalah masa depan yang ia bayangkan untuk ruang-ruang yang diperebutkan di seluruh dunia.
