Xi Jinping dan Kim Jong Un Sepakat Pererat Kerja Sama, Satu Isu Krusial Justru Tak Dibahas
Presiden Xi Jinping berjanji akan memperkuat hubungan bilateral antara China dengan Korea Utara. Namun menariknya dalam pertemuan yang digelar sejak Senin kemarin, pemimpin China itu tidak menyinggung secara terbuka terkait program nuklir Korea Utara yang terus berkembang.
"Saya bersedia bekerja sama dengan Kamerad Sekretaris Jenderal (Kim Jong Un) untuk menjaga komunikasi strategis yang erat dan terus membawa hubungan China-Korea Utara ke tingkat yang lebih tinggi," kata Xi kepada Kim, dikutip dari laman The Japan Times, Selasa 9 Juni 2026.
Xi juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama di berbagai bidang.
"Kedua pihak harus meningkatkan pertukaran di bidang diplomasi, penegakan hukum, dan militer," ujarnya.
Kunjungan Xi selama dua hari ini merupakan lawatan pertamanya ke Pyongyang dalam tujuh tahun terakhir sekaligus perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini. Kunjungan tersebut dipandang sebagai simbol pentingnya hubungan China dengan Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, terutama di tengah semakin eratnya hubungan Pyongyang dengan Rusia.
Xi menegaskan bahwa komitmen China untuk menjaga kepentingan bersama kedua negara tidak akan berubah, apa pun perkembangan situasi internasional.
"Komitmen kuat China untuk melindungi kepentingan bersama kedua negara dan menjaga lingkungan strategis yang kondusif tidak akan berubah," kata Xi.
Meski demikian, ada satu isu yang tidak muncul dalam agenda resmi pertemuan, yakni denuklirisasi Korea Utara. Selama bertahun-tahun, denuklirisasi menjadi tujuan yang sama-sama didorong China dan Amerika Serikat.
Sehari sebelumnya, adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak bisa ditawar lagi.
"Status kami sebagai negara bersenjata nuklir adalah garis yang tidak bisa ditarik mundur dan merupakan kenyataan yang harus diterima, apakah diakui atau tidak," katanya.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa pembahasan mengenai pelepasan senjata nuklir Korea Utara tidak akan menjadi bagian dari pertemuan Xi dan Kim.
Menurut laporan yang dirilis Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada Senin, Korea Utara diperkirakan telah memiliki sekitar 60 hulu ledak nuklir dan bahan fisil yang cukup untuk memproduksi sedikitnya 30 hulu ledak tambahan.
Selama bertahun-tahun, Beijing sebenarnya cukup khawatir terhadap dampak destabilisasi dari program nuklir Korea Utara. China bahkan mendukung sanksi berat Dewan Keamanan PBB terhadap sekutu keamanannya itu pada 2016 dan 2017.
Namun sejak pertengahan 2023, China tidak lagi secara terbuka menyinggung isu denuklirisasi. Hal serupa juga terjadi saat Xi terakhir bertemu Kim dalam peringatan 80 tahun kekalahan Jepang pada Perang Dunia II pada September lalu.
Dalam beberapa hari terakhir, Kim Jong Un justru semakin menegaskan posisinya terkait apa yang disebutnya sebagai pedang nuklir berharga milik Korea Utara.
Pada Rabu, Kim mengunjungi pabrik produksi bahan nuklir yang baru diresmikan dan memberi isyarat adanya rencana yang lebih besar untuk memperluas arsenal nuklir negaranya.
Sehari kemudian, ia menaiki kapal perusak baru dan berjanji mempercepat pembangunan angkatan laut bersenjata nuklir. Sementara pada Sabtu, Kim mengunjungi pabrik amunisi besar dan memerintahkan kapasitas produksi rudal ditingkatkan hingga 2,5 kali lipat dalam lima tahun ke depan.
Meski kunjungan-kunjungan tersebut secara resmi ditujukan sebagai pesan kepada Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, sejumlah analis menilai langkah itu juga mengirim sinyal kepada Xi bahwa denuklirisasi sudah bukan lagi tujuan yang realistis.
Dalam ringkasan pertemuan yang dirilis Xinhua, isu Taiwan juga menjadi perhatian. Kim disebut berjanji akan tetap berpegang pada prinsip 'Satu China' dan mendukung penuh kebijakan Beijing dalam menjaga kepentingan intinya.
China menganggap Taiwan yang demokratis sebagai provinsi yang memisahkan diri dan berjanji akan menyatukannya kembali ke bawah kendali Beijing, termasuk dengan penggunaan kekuatan jika diperlukan. Dalam prinsip 'Satu China', Beijing menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Rakyat China.
Dukungan terbuka Korea Utara terhadap posisi China soal Taiwan selama ini tergolong jarang. Namun tren tersebut mulai berubah. Sejumlah pengamat menilai perubahan sikap itu bisa dipandang sebagai bentuk timbal balik, dengan China secara tidak langsung menerima keberadaan program senjata nuklir Korea Utara.
