PDIP Tegaskan Perdamaian Palestina Lewat Kerangka PBB, Bukan Board of Peace

 Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan posisi partai yang konsisten mendorong penyelesaian konflik global, termasuk isu Palestina, melalui penguatan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Hasto menekankan bahwa Indonesia harus tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamisnya konstelasi politik internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto merespons pertanyaan wartawan mengenai posisi Indonesia dalam isu geopolitik internasional, termasuk langkah Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump.

Hasto mengingatkan kembali amanat Rakernas Pertama PDIP yang sangat tegas menjunjung tinggi hukum internasional dan konstitusi. Ia mencontohkan sikap partai terhadap berbagai intervensi asing yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemerdekaan.

"Sikap PDI Perjuangan sangat tegas, mengacu pada prinsip bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini adalah landasan politik luar negeri kita. Kita tidak boleh mengikatkan diri, kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa," ujar Hasto di Kantor Megawati Institute, Jakarta, dikutip Minggu, 1 Februari 2026.

Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di selatan. Dibandingkan hanya mengikuti skema buatan negara besar, Indonesia seharusnya lebih menonjolkan pengaruhnya melalui blok-blok strategis yang sudah ada sejak era Bung Karno.

"Sikap PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB. Kita harus memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai. Indonesia perlu membangun kembali solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Kepemimpinan Indonesia di wilayah itulah yang harus ditonjolkan," paparnya.

Hasto menegaskan bahwa konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa yang tertindas, termasuk Palestina, merupakan ujian bagi integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia. Bagi PDIP, kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa dikompromikan oleh kepentingan aliansi politik tertentu yang mengabaikan hukum internasional.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara iuran yang dibayarkan anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Dia menyebut, iuran itu salah satunya digunakan untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina.

Sugiono menegaskan, iuran tersebut bukanlah sebuah kewajiban atau syarat untuk menjadi anggota Board of Peace. 

Adapun kata dia, Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Board of Peace tersebut.

"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugino kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 28 Januari 2026.

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pembentukan Dewan Perdamaian Gaza

"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ucap dia.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan, tidak ada kewajiban untuk membayarkan iuran tersebut. Melainkan, iuran dibayarkan dengan sukarela.

“Enggak, enggak (Wajib). Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi satu miliar dollar itu artinya dia permanen,” tandas dia.